MALANG realitapublik.id – Memasuki awal tahun 2026, DPC PDI Perjuangan Kota Malang mulai melakukan akselerasi gerakan politik dengan pendekatan yang lebih humanis. Alih-alih menggelar acara seremonial besar, partai berlambang banteng moncong putih ini memilih turun ke tingkat RW untuk memperkuat kedekatan dengan komunitas masyarakat.
Langkah ini diwujudkan melalui tasyakuran peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan yang digelar di Balai RW 13, Kelurahan Madyopuro, Kota Malang, pada Sabtu (10/1/2026) malam. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus partai dan komunitas Generasi Gotong Royong H2, sebuah kelompok masyarakat yang dikenal memiliki rekam jejak di bidang sosial dan lingkungan.
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Hukum, dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Yiyesta Ndaru Abadi, SH., MH., yang menginisiasi kegiatan ini, menegaskan bahwa arahan partai saat ini adalah menciptakan dampak nyata.
“Kami ingin lebih banyak menyentuh komunitas masyarakat daripada melakukan acara seremonial yang miskin dampak. Kader PDI Perjuangan harus berinteraksi langsung, mendengar, dan mencarikan solusi atas persoalan di akar rumput,” ujar Yiyesta dalam sambutannya.
Menurut Yiyesta, pola interaksi langsung ini bertujuan untuk memetakan persoalan warga secara presisi. Dengan data yang jelas dari lapangan, partai dapat mengawal kebijakan pemerintah daerah agar lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, mulai dari isu ekonomi hingga jaminan sosial.
Mengapresiasi Inovasi Bank Sampah untuk Bayar Pajak
Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah apresiasi terhadap komunitas Generasi Gotong Royong H2. Komunitas di Madyopuro ini bukan sekadar kelompok biasa; mereka telah meraih berbagai penghargaan di tingkat kota, provinsi, hingga nasional atas dedikasinya di bidang lingkungan.
Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengelolaan sampah rumah tangga yang terintegrasi. Warga tidak hanya didorong untuk mengolah sampah menjadi kompos, tetapi juga aktif dalam sistem Bank Sampah. Uniknya, hasil dari tabungan sampah ini dikonversi untuk membantu warga dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Ini adalah contoh nyata kemandirian ekonomi berbasis gotong royong. Komunitas seperti ini harus tumbuh subur di Malang, namun mereka membutuhkan dukungan berkelanjutan agar potensinya bisa lebih optimal,” tambah Yiyesta.
Selain membahas isu lingkungan dan sosial, agenda ini juga menjadi sarana edukasi politik dan pengawalan kebijakan bagi generasi muda di Madyopuro. PDI Perjuangan berkomitmen untuk memberikan pemahaman bahwa politik bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan alat untuk mengawal kebijakan publik.
Kegiatan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan diskusi terbuka antara kader partai dan pengurus komunitas. Sinergi ini diharapkan menjadi model pergerakan politik baru di Kota Malang, di mana partai politik hadir sebagai mitra strategis komunitas dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.
Dengan langkah “tancap gas” di awal tahun ini, PDI Perjuangan Kota Malang memberikan sinyal kuat bahwa penguatan basis massa ke depan akan lebih mengedepankan pemberdayaan komunitas sosial yang sudah eksis dan punya prestasi di tengah masyarakat.
Penulis : Bil
