Tampar Siswa Gara-Gara Baju Lurik, Kepala SMPN 18 Malang Dicopot

- Jurnalis

Jumat, 25 September 2026 - 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

MALANG, realitapublik.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi mencopot jabatan Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang berinisial AH, Jumat (25/9/2026). Langkah tegas ini diambil setelah AH terbukti melakukan tindakan kekerasan fisik dan intimidasi verbal terhadap sejumlah siswa.

 

Keputusan tersebut diambil usai Penjabat (Pj) Sekda Kota Malang, Dandung Djulharjanto, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mendatangi langsung lokasi sekolah untuk mendengarkan kesaksian dari para siswa, guru, serta wali murid.

 

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, insiden berawal saat oknum kepala sekolah mendapati sejumlah siswa tidak mengenakan seragam baju lurik yang dijadwalkan wajib dipakai setiap hari Kamis.

Baca Juga :  Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 "Diam-Diam"

 

“Laporannya, siswa tidak memakai seragam yang ditentukan, khususnya baju lurik pada hari Kamis. Kemudian kepala sekolah melakukan hal yang tidak patut, ada tindakan fisik berupa penamparan dan juga intimidasi,” ujar Dandung Djulharjanto saat ditemui wartawan di lokasi sekolah.

 

Dandung menegaskan bahwa Pemkot Malang tidak menoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah dengan alasan kedisiplinan apa pun.

 

Untuk menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar (KBM) serta kondisi psikologis siswa, Pemkot Malang mengambil sejumlah langkah cepat:

Pemberhentian Jabatan: Memberhentikan oknum AH dari posisinya sebagai Kepala SMPN 18 Malang terhitung mulai Jumat (25/9/2026).

Baca Juga :  Wagub LIRA Kritik Tajam Acara di Hotel Luar Kota di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkot Pasuruan Dinilai Tipis Kepekaan

Pengisian Posisi: Mengusulkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

Pendampingan Psikologis: Menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang untuk memberikan bantuan trauma healing bagi para korban.

 

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengungkapkan bahwa berdasarkan penuturan guru dan murid, perilaku oknum AH tidak hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga kekerasan verbal.

 

“Selain tindakan fisik, beliau juga sering mengeluarkan kata-kata kasar atau kekerasan verbal. Ini sudah tidak mencerminkan sosok pendidik,” kata Suwarjana.

Baca Juga :  Mandek 1,5 Tahun, Massa PORTE Geruduk Pemkot hingga DPRD Kota Pasuruan Desak Pencopotan Kadis PUPR

 

Suwarjana menambahkan, Disdikbud Kota Malang tidak pernah mewajibkan orang tua siswa untuk memaksakan pembelian seragam tertentu jika belum mampu.

 

“Untuk kelas 7, jika belum punya seragam baru, tetap boleh memakai seragam biru-putih atau pramuka sampai mereka mampu membeli. Ternyata di sekolah ini justru ada unsur pemaksaan dari oknum. Ini menjadi evaluasi mendalam bagi kami,” tegasnya.

 

Menanggapi dampak trauma yang dialami para siswa, Pemkot Malang menerjunkan tim psikolog dari Dinas Kesehatan Kota Malang guna memberikan pendampingan intensif agar rasa aman di lingkungan sekolah kembali pulih. (Bil)

Berita Terkait

Mandek 1,5 Tahun, Massa PORTE Geruduk Pemkot hingga DPRD Kota Pasuruan Desak Pencopotan Kadis PUPR
Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik
Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil
Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton
Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru
Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?
Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”
Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:58 WIB

Mandek 1,5 Tahun, Massa PORTE Geruduk Pemkot hingga DPRD Kota Pasuruan Desak Pencopotan Kadis PUPR

Minggu, 15 November 2026 - 20:13 WIB

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik

Minggu, 15 November 2026 - 20:00 WIB

Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil

Kamis, 12 November 2026 - 17:25 WIB

Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton

Sabtu, 7 November 2026 - 15:17 WIB

Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru

Sabtu, 7 November 2026 - 01:39 WIB

Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

Rabu, 4 November 2026 - 23:45 WIB

Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”

Rabu, 4 November 2026 - 19:38 WIB

Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI

Berita Terbaru