PASURUAN realitapublik.id — Kesabaran puluhan aktivis dan gabungan lembaga yang tergabung dalam aliansi Poros Tengah (PORTE) akhirnya memuncak. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan untuk memprotes lambannya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terkatung-katung selama 1,5 tahun, Senin (16/11/2026).
Persoalan ini mencuat lantaran pengurusan PBG untuk lahan yang berlokasi di kawasan Kebonagung tepatnya di belakang SMAN 2 Kota Pasuruan tak kunjung menemui kejelasan. Padahal, pihak konsultan disebut telah menyetujui kelayakan lahan tersebut.
Dalam orasinya di depan pintu masuk kantor Pemkot Pasuruan, massa aksi melontarkan kecaman keras terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan, Gustap Purwoko, serta Wali Kota Pasuruan. Mereka menilai birokrasi Pemkot Pasuruan berjalan lamban sehingga membutuhkan perombakan total.

Usai berorasi di depan kantor Pemkot, massa bergerak menuju Gedung DPRD Kota Pasuruan. Perwakilan dan tokoh-tokoh utama PORTE kemudian diterima masuk untuk menggelar audiensi bersama Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, serta perwakilan Komisi I DPRD Kota Pasuruan.
Dalam forum audiensi tersebut, salah satu perwakilan PORTE, Yudi Buleng, menyoroti ketiadaan kepastian hukum dalam proses perizinan yang dinilai menjadi batu sandungan bagi masuknya investor ke Kota Pasuruan. Ia pun meminta jajaran legislatif mengevaluasi mekanisme ganti rugi terkait SPUBM maupun PBG.
Yudi mengungkapkan bahwa dirinya telah enam kali menemui dan berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Pasuruan untuk mencari jalan keluar atas mandeknya izin tersebut. Namun, selama satu setengah tahun berjalan, ia mengaku hanya mendapat janji tanpa realisasi nyata.
“Secara personal saya memiliki kedekatan dengan Wali Kota. Sebelumnya saya sempat berniat melayangkan gugatan terhadap Pemkot Pasuruan terkait masalah PBG ini, tetapi langkah itu selalu diredam oleh janji-janji komunikasi yang ujungnya tetap ketidakpastian,” tegas Yudi di hadapan anggota dewan.
Ia pun mendesak DPRD agar berani menegur dan mengevaluasi kinerja eksekutif, khususnya Wali Kota, yang dinilai ragu bertindak tegas untuk mencopot kepala dinas terkait.
Senada dengan Yudi, juru bicara PORTE lainnya, Saiful Arif, menyoroti ketidaksinkronan penerapan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, sejak 2023 sistem perizinan nasional telah mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja melalui mekanisme Online Single Submission (OSS) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Saiful menilai, meskipun KKPR telah terbit secara otomatis dan disetujui oleh Kementerian Investasi/BKPM, Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan tetap berpegang pada aturan lama Kementerian ATR/BPN yang justru menghambat pemanfaatan ruang.
“Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan tapak bangunan sebenarnya sudah tuntas serta disetujui seluruh bidang terkait, termasuk skema modal Rp1 miliar bagi UMKM. Namun, penerbitan PBG terganjal karena pejabat dinas terkait terkesan menolak produk perizinan kementerian,” ujar Saiful.
Ia menambahkan, proses revisi RDTR Kota Pasuruan saat ini diprediksi sulit rampung tahun ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Lahan Baku Sawah (LBS) serta kebijakan ketahanan pangan nasional. Atas dasar itu, PORTE menuntut agar Kadis PUPR segera diganti dengan figur yang lebih memahami regulasi tata ruang terkini.
Sementara itu, aktivis PORTE lainnya, Edi Ambon, menegaskan bahwa pemohon izin telah mengikuti seluruh prosedur dari awal mulai dari penyesuaian model, penurunan nilai modal, hingga pengurusan via OSS. Namun, seluruh proses tersebut kerap kandas di meja Pemkot dengan alasan RDTR yang belum direvisi.
Edi menilai kepemimpinan Pemkot Pasuruan terkesan lamban dan gamang dalam mengambil keputusan strategis. Berdasarkan kajian Poros Tengah, ia menduga terdapat tarikan kepentingan politis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang membuat kepala dinas sulit bersinergi dan mengambil kebijakan taktis.
“Kami memohon kepada anggota dewan yang terhormat agar menekan pihak eksekutif supaya memberikan kepastian hukum yang jelas dan transparan demi menyelamatkan iklim investasi di Kota Pasuruan,” ujar Edi.
Menanggapi seluruh aspirasi dan tuntutan massa aksi, pihak DPRD Kota Pasuruan berkomitmen segera mengambil langkah mitigasi untuk mengurai benang merah persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, dewan akan memanggil seluruh OPD terkait guna dimintai keterangan, sebelum nantinya menyampaikan jawaban resmi secara tertulis kepada aliansi PORTE. ($)






