MALANG realitapublik.id — Praktik koruptif berbasis intimidasi diduga kuat tengah menggerogoti proyek-proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dugaan skandal ini menyeret nama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, di mana sejumlah oknum disinyalir memanfaatkan pengaruh serta nama besar institusi penegak hukum tersebut demi mengondisikan paket pekerjaan fisik hingga pengadaan barang senilai miliaran rupiah.
Dengan mengusung modus klaim sebagai “Utusan dari Kantor UTARA” istilah sandi yang di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Malang merujuk pada kantor Kejari, tiga oknum berinisial Doni, Sandi, dan Guntar disinyalir bergerilya menakut-nakuti para pejabat daerah agar menyerahkan jatah proyek.
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang dihimpun sejak Agustus 2026, aksi pengondisian proyek ini berjalan secara sistematis dan terorganisasi dengan pembagian wilayah operasi yang rapi:
Doni, yang berstatus sebagai pihak swasta di luar struktur kejaksaan, ditengarai berperan sebagai eksekutor lapangan. Ia secara aktif mendatangi kantor-kantor kelurahan hingga kecamatan di wilayah Kecamatan Blimbing. Doni disinyalir berafiliasi erat dengan Sandi, oknum pegawai aktif pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang.
Target operasi Doni tergolong masif, melingkupi paket program RT Berkelas, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang, hingga hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berbekal gertakan sebagai “Utusan UTARA”, sejumlah lurah dan camat terpaksa menyerahkan paket pekerjaan fisik dan pengadaan bernilai miliaran rupiah kepada Doni.
Modus serupa direplikasi di wilayah barat Kota Malang. Guntar, yang juga tercatat sebagai pegawai Seksi Pidsus Kejari Kota Malang, diduga mengondisikan proyek di wilayah Kecamatan Lowokwaru. Salah satu temuan menunjukkan dugaan keterlibatan Guntar dalam meminta pengondisian paket pengadaan sarana dan prasarana, berupa meja dan kursi di Kelurahan Mojolangu.
“Mereka meminta paket proyek dengan cara menakut-nakuti pejabat lokal. Begitu menyebut nama ‘UTARA’, para lurah atau kepala dinas tidak berani menolak karena takut tersangkut masalah hukum,” ungkap seorang sumber internal Pemkot Malang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Upaya konfirmasi mendalam yang dilakukan awak media Realita Publik ke kantor Kejari Kota Malang pada Rabu (11/11/2026) sejauh ini belum membuahkan hasil. Jajaran pimpinan dan pejabat utama Kejari terkesan tertutup dan enggan menemui awak media.
Hasil investigasi lapangan mengonfirmasi bahwa nama Sandi dan Guntar memang benar terdaftar sebagai pegawai aktif pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Malang. Namun, saat dihubungi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sandi menolak menemui jurnalis dengan alasan sedang berada di luar kantor. Hal senada terjadi saat upaya konfirmasi diarahkan kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Malang, M. Khoirul Anam, yang dikabarkan sedang tidak berada di tempat.
Awak media hanya diterima oleh Ridho, seorang staf Seksi Intelijen Kejari Kota Malang. Namun, Ridho tidak memberikan penjelasan substansial terkait dugaan keterlibatan dua oknum Pidsus maupun broker swasta yang mengatasnamakan institusinya tersebut.
“Informasi dan temuan ini akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan. Nanti akan kami hubungi kembali apabila sudah ada petunjuk atau jawaban dari pimpinan,” ujar Ridho singkat.
Praktik perburuan rente (rent-seeking) yang mencatut nama institusi kejaksaan ini menjadi tamparan keras bagi agenda reformasi birokrasi serta penegakan hukum di Kota Malang. Ketika lembaga yang seharusnya bertindak sebagai pengawas anggaran justru diduga dijadikan alat gertak untuk mencaplok anggaran publik, asas akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Malang berada dalam ancaman serius.
Hingga berita ini diturunkan, tim jurnalis Realita Publik masih terus melakukan penelusuran lebih lanjut serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya dari Kepala Kejari Kota Malang maupun Pj Wali Kota Malang guna mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini.
Penulis : Bil
Editor : Red
