Dugaan Perampasan di Jalan, Arogansi BAF Pasuruan Tabrak UU Fidusia dan KUHP

- Jurnalis

Rabu, 9 September 2026 - 22:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

PASURUAN realitapublik.id — Praktik penarikan paksa kendaraan di jalanan oleh perusahaan pembiayaan kembali memicu amarah publik. PT Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Pasuruan dinilai mengangkangi aturan hukum dan mengabaikan hak konsumen usai mencegat debitur di jalan umum tanpa Prosedur Operasional Standar (SOP) dan tanpa Surat Peringatan (SP).

 

Aksi bergaya premanisme ini menimpa AR pada Sabtu (29/8/2026) di kawasan Bangilan, Pasuruan. Saat berkendara bersama anaknya, sepeda motor Yamaha Mio GEAR milik AR mendadak dihentikan dua oknum debt collector BAF. Debitur yang terdesak kemudian digiring menuju kantor BAF Cabang Purworejo, Kota Pasuruan.

Baca Juga :  Wagub LIRA Kritik Tajam Acara di Hotel Luar Kota di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkot Pasuruan Dinilai Tipis Kepekaan

 

Aksi penarikan ini diwarnai dugaan tipu daya administrasi. Dalam Berita Acara yang ditandatangani oknum juru tagih berinisial IM, debitur sebenarnya diberi tenggat waktu resmi hingga 4 September 2026 untuk menyelesaikan tunggakan.

 

Padahal, AR terbukti beriktikad baik. Sepeda motor yang telah dicicil rutin selama 20 bulan tersebut hanya menunggak 4 bulan. Namun, saat AR mendatangi kantor BAF membawa uang tunai Rp4,5 juta untuk melunasi seluruh tunggakan, BAF justru menolak mentah-mentah pembayaran tersebut. Pihak leasing secara sepihak menuntut pelunasan total senilai Rp16 juta dengan dalih berkas telah dilimpahkan ke BAF Pusat.

Baca Juga :  Perjuangan 50 Tahun Rebut Kantor Kelurahan Bukir, Ahli Waris Siapkan Amunisi Hukum Setebal 45 Halaman

 

Secara hukum, tindakan eksekusi sepihak di jalanan ini melanggar regulasi mendasar:

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 & Pasal 15 UU No. 42/1999: Eksekusi jaminan fidusia wajib dilakukan atas penyerahan sukarela dari debitur yang mengakui wanprestasi, atau melalui permohonan penetapan Pengadilan Negeri.

 

POJK No. 35/POJK.05/2018: Lembaga pembiayaan wajib menjalankan mekanisme penagihan bertahap melalui pengiriman SP 1, SP 2, dan SP 3 secara patut. BAF terbukti mengeksekusi unit tanpa pernah mengirimkan SP.

 

Pasal 368 KUHP: Penghadangan dan pemaksaan penyerahan barang di jalanan tanpa prosedur hukum yang sah berpotensi kuat memenuhi unsur pidana perampasan.

Baca Juga :  Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton

 

Sikap arogan BAF memantik gelombang solidaritas dari koalisi lembaga hukum dan masyarakat di Pasuruan, meliputi LPK Madas Serumpun, LBH Sarana Keadilan Rakyat, YLBH, hingga LSM Gajah Mada.

 

Guna menuntut keadilan, korban bersama koalisi bersiap menempuh tiga langkah hukum: melayangkan pengaduan resmi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengajukan gugatan mediasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasuruan, serta melaporkan indikasi tindak pidana perampasan jalanan ini ke Polres Pasuruan.

Penulis : Mr X

Berita Terkait

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik
Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil
Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton
Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru
Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?
Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”
Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI
Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!
Berita ini 209 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:13 WIB

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik

Minggu, 15 November 2026 - 20:00 WIB

Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil

Kamis, 12 November 2026 - 17:25 WIB

Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton

Sabtu, 7 November 2026 - 15:17 WIB

Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru

Sabtu, 7 November 2026 - 01:39 WIB

Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

Rabu, 4 November 2026 - 23:45 WIB

Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”

Rabu, 4 November 2026 - 19:38 WIB

Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI

Rabu, 4 November 2026 - 16:42 WIB

Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!

Berita Terbaru

Ilustrasi

Berita

Kursi Wapres Kosong, Indonesia Memasuki Babak Baru Politik

Minggu, 15 Nov 2026 - 10:10 WIB