Kursi Wapres Kosong, Indonesia Memasuki Babak Baru Politik

- Jurnalis

Minggu, 15 November 2026 - 10:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

i

Ilustrasi

JAKARTA — Kamis, 12 November 2026 menjadi salah satu tanggal yang akan dicatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada hari itu, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029.

Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan berlangsung singkat selama sekitar 20 menit. Usai menyerahkan surat, Gibran langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Di hadapan wartawan, Ahmad Muzani kemudian membacakan isi surat pengunduran diri tersebut:

“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”

Muzani memastikan bahwa surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan diterimanya surat tersebut, kursi Wakil Presiden RI resmi dinyatakan kosong.

Alasan Mundur dan Tekanan Politik

Dalam surat resminya, Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik di balik keputusannya. Ia hanya menyatakan mundur atas permintaan sendiri dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa, negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui video pernyataan resmi berdurasi 6 menit 53 detik yang diunggah pada hari yang sama, Gibran menegaskan bahwa jabatan publik hanyalah amanah sementara:

“Sejak hari pertama saya mengucap sumpah jabatan, saya menjalankan amanah ini dengan satu keyakinan penuh. Jabatan hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya.”

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menepis anggapan bahwa pengunduran dirinya dipicu oleh persoalan ijazah maupun ketidakmampuan menjalankan tugas.

Baca Juga :  Unjuk Rasa di Balai Kota Malang Diwarnai Ancaman Molotov, 12 Orang Ditetapkan Tersangka dan Positif Narkoba

Kendati demikian, keputusan mundur ini diambil di tengah meningkatnya tekanan politik. Di DPR, usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik syarat pendidikan Gibran telah mengantongi dukungan sejumlah anggota dewan. Sehari sebelum pengunduran diri, tepatnya pada 11 November 2026, esai Goenawan Mohamad berjudul “Kasihan Gibran” juga terbit di majalah Tempo. Setelah Gibran resmi mundur, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP tersebut akhirnya dibatalkan.

Sejumlah media asing seperti Reuters, AFP, dan Nikkei Asia turut menyoroti peristiwa ini. Laporan mereka mengaitkan mundurnya Gibran dengan ancaman pemakzulan di tengah polemik keabsahan ijazah serta kontroversi dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut keputusan tersebut didasari alasan pribadi dan pertimbangan atas aspirasi yang berkembang di masyarakat, tanpa merinci lebih jauh.

MPR Gerak Cepat: Target Pelantikan 2 Desember 2026

MPR segera mengambil langkah konstitusional. Sehari setelah menerima surat pengunduran diri, tepatnya pada Jumat, 13 November 2026 pukul 14.00 WIB, MPR menggelar Rapat Gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD.

Hasil rapat tersebut menetapkan bahwa Sidang Paripurna Pemilihan, Pengesahan, dan Pelantikan Wakil Presiden Pengganti akan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026.

Langkah ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Konstitusi mengatur bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden—dengan batas maksimal hingga 10 Januari 2027.

Baca Juga :  Geger! Kepala Tiyuh Indraloka II Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Rp402,6 Juta

Adapun tahapan mekanismenya meliputi:

1. Pengajuan Calon: Presiden Prabowo mengajukan 2 nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan, yakni 18 November 2026.

2. Verifikasi Dokumen: MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan persyaratan kedua calon.

3. Pemilihan dan Pelantikan: MPR memilih 1 dari 2 nama tersebut melalui Sidang Paripurna.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa MPR dan Presiden sepakat mempercepat proses pengisian jabatan pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026 agar kekosongan kursi RI-2 tidak berlarut-larut. Selama masa transisi ini, roda pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kendali penuh Presiden Prabowo.

Bursa 8 Nama Pengganti: Peta Baru Koalisi

Hingga saat ini, Presiden Prabowo belum menyerahkan nama calon resmi. Daftar tokoh yang beredar di ruang publik masih sebatas pemetaan dan spekulasi politik.

Salah satu daftar yang paling ramai diperbincangkan datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pada Sabtu, 14 November 2026, yang menyebut delapan figur potensial dari kalangan partai politik:

 

1 Puan Maharani (PDIP / Ketua DPR RI)

2 Bahlil Lahadalia (Golkar / Ketua Umum & Menteri ESDM)

3 Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra / Ketua Harian & Wakil Ketua DPR RI)

4 Sugiono (Gerindra / Sekjen & Menko PMK)

5 Ahmad Muzani (Gerindra / Ketua MPR RI)

6 Muhaimin Iskandar/Cak Imin (PKB / Ketua Umum & Menko Pemberdayaan Masyarakat)

7 Zulkifli Hasan (PAN / Ketua Umum & Menko Pangan)

8 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Demokrat / Ketua Umum & Menko Infrastruktur

Baca Juga :  Sebulan Kepergian Arwansyah, Keluarga Apresiasi Pemerintah Kawal Pemulangan Jenazah dari Taiwan

Doli menegaskan bahwa daftar tersebut bukanlah usulan resmi, melainkan sekadar gambaran figur yang layak dipertimbangkan, sementara keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

Masuknya nama Puan Maharani memicu perhatian tersendiri mengingat PDIP berada di luar koalisi pemerintahan. Namun, PDIP merespons dingin wacana tersebut. Politikus senior PDIP Bambang Wuryanto menegaskan belum ada pembahasan internal partai terkait pencalonan Puan. Di sisi lain, Partai Demokrat menyatakan tidak akan menyodorkan nama, dan PAN memastikan tidak mendorong kader internalnya. Hal ini mempertegas bahwa daftar tersebut merupakan pemetaan figur, bukan pencalonan resmi antarpartai.

Sebelumnya, pada 11 November 2026, pengamat politik Surokim Abdussalam juga merilis daftar figur potensial berdasarkan analisis akademik. Nama-nama yang ia sebut meliputi Puan Maharani, AHY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, hingga Mahfud MD.

Kemunculan berbagai nama lintas kubu ini menunjukkan bahwa pemilihan Wakil Presiden pengganti bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan momentum penataan ulang konfigurasi koalisi pemerintahan.

Menanti Langkah Prabowo

Sorotan publik kini tertuju sepenuhnya pada Presiden Prabowo Subianto. Paling lambat 18 November 2026, ia harus menyodorkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR, sebelum Majelis melakukan verifikasi dan memilih satu nama pada Sidang Paripurna 2 Desember 2026.

Pertanyaan terbesar di panggung politik nasional kini bukan lagi seputar alasan di balik mundurnya Gibran, melainkan siapa sosok yang akan dipilih Prabowo untuk mendampinginya hingga 2029—serta ke arah mana peta koalisi pemerintahan akan bergerak setelahnya.(*)

 

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil
Lucky Hakim Targetkan NasDem Indramayu Raih 10 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
Semarak Lomba Samroh di Panggungrejo: Ajang Eratkan Silaturahmi dan Syiarkan Nilai Religius
Tolak Kompensasi Rp150 Juta, Eks TKW di Lampung Utara Pilih Robohkan Rumah Hasil Jerih Payahnya
Penguatan Kemitraan Strategis, Pemkab Pekalongan dan Insan Pers Gelar Sarasehan di Guci
Taufik Praktisi Hukum Tegaskan Kasus Asusila Oknum Kadus di Situbondo Tak Bisa Diselesaikan Secara Damai
Pilu Penjual Bubur Ayam di Besuki, Putrinya Hamil Diduga Ulah Oknum Kadus
Kritik Kinerja Tata Ruang, Aliansi Poros Tengah Sesalkan Minimnya Pemahaman Komprehensif Kadis PUPR Kota Pasuruan
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:00 WIB

Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil

Minggu, 15 November 2026 - 10:10 WIB

Kursi Wapres Kosong, Indonesia Memasuki Babak Baru Politik

Jumat, 13 November 2026 - 14:08 WIB

Semarak Lomba Samroh di Panggungrejo: Ajang Eratkan Silaturahmi dan Syiarkan Nilai Religius

Jumat, 13 November 2026 - 08:50 WIB

Tolak Kompensasi Rp150 Juta, Eks TKW di Lampung Utara Pilih Robohkan Rumah Hasil Jerih Payahnya

Jumat, 13 November 2026 - 01:37 WIB

Penguatan Kemitraan Strategis, Pemkab Pekalongan dan Insan Pers Gelar Sarasehan di Guci

Kamis, 12 November 2026 - 20:50 WIB

Taufik Praktisi Hukum Tegaskan Kasus Asusila Oknum Kadus di Situbondo Tak Bisa Diselesaikan Secara Damai

Kamis, 12 November 2026 - 19:20 WIB

Pilu Penjual Bubur Ayam di Besuki, Putrinya Hamil Diduga Ulah Oknum Kadus

Kamis, 12 November 2026 - 17:56 WIB

Kritik Kinerja Tata Ruang, Aliansi Poros Tengah Sesalkan Minimnya Pemahaman Komprehensif Kadis PUPR Kota Pasuruan

Berita Terbaru

Ilustrasi

Berita

Kursi Wapres Kosong, Indonesia Memasuki Babak Baru Politik

Minggu, 15 Nov 2026 - 10:10 WIB