PASURUAN, realitapublik.id — Aliansi Poros Tengah melayangkan kritik tajam terkait pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pasuruan, Gustap, mengenai regulasi tata ruang dan penerbitan izin pemanfaatan lahan di wilayah setempat. Penyampaian informasi dari jajaran dinas terkait dinilai belum utuh serta berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026), perwakilan Aliansi Poros Tengah menyoroti kekeliruan penyebutan dasar hukum yang disampaikan oleh pihak Dinas PUPR Kota Pasuruan mengenai alih fungsi lahan. Pihak aliansi menegaskan bahwa regulasi yang mengatur tentang Lahan Baku Sawah (LBS) adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026, bukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 sebagaimana yang sempat disebutkan.
”Seharusnya seorang Kepala Dinas memberikan penjelasan secara utuh, tidak sepotong-potong, dan menyematkan aturan tata ruang dengan benar. Kami sangat menyayangkan apabila informasi regulasi yang disampaikan kepada publik justru keliru,” tegas Saiful selaku penggiat aktivis dan perwakilan Aliansi Poros Tengah dalam rilis resminya.
Aliansi Poros Tengah juga menggarisbawahi konteks penyederhanaan perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah pusat lewat Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menghadirkan kemudahan berusaha melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) konfirmasi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara otomatis lewat sistem Online Single Submission (OSS).
Menurut Aliansi Poros Tengah, sistem OSS telah terintegrasi dengan basis data tata ruang daerah. Secara teknis, apabila pengajuan pemanfaatan ruang tidak sesuai atau menabrak ketentuan tata ruang yang berlaku, sistem akan melakukan penolakan secara otomatis.
Terkait polemik terbitnya persetujuan KKPR untuk rencana pembangunan perumahan di kawasan Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Aliansi Poros Tengah mendesak Dinas PUPR Kota Pasuruan agar tidak menyampaikan penjelasan yang dinilai bersifat sepihak.
Sebagai langkah konkret untuk memberikan edukasi yang akurat kepada publik, Aliansi Poros Tengah menyarankan agar Kadis PUPR Kota Pasuruan mengundang secara resmi perwakilan atau petugas teknis dari Kementerian Investasi/BKPM.
”Apabila memang belum memahami secara komprehensif mekanisme penerbitan KKPR, sebaiknya Dinas PUPR menghadirkan petugas dari Kementerian BKPM. Hal ini penting agar dapat dijelaskan secara terang benderang kepada masyarakat mengapa KKPR untuk rencana perumahan di Kebonagung tersebut dapat terbit dan disetujui oleh sistem,” pungkas Saiful M-Bara serta perwakilan Aliansi Poros Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kota Pasuruan diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog bersama pemangku kepentingan terkait guna memastikan transparansi informasi tata ruang dan iklim investasi di Kota Pasuruan tetap berjalan sesuai koridor hukum.(SN)
