PEKALONGAN, realitapublik.id — Puluhan warga yang berprofesi sebagai juru parkir lokal memadati halaman gerai Mie Gacoan di Jalan Imam Bonjol, Kota Pekalongan, Sabtu (11/04/2026) siang. Di bawah terik matahari, mereka membentangkan spanduk penolakan sebagai bentuk protes terhadap rencana penerapan sistem parkir berbasis vendor yang dinilai mengancam piring nasi warga setempat.
Selama dua tahun terakhir, lahan parkir di gerai kuliner populer tersebut dikelola secara mandiri oleh warga sekitar. Namun, rencana peralihan ke sistem e-parking dengan melibatkan pihak ketiga (vendor luar) memicu kekhawatiran massal akan terjadinya penggusuran peran pekerja lokal.
Perwakilan juru parkir, Ari Susanto, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai demi memperjuangkan keadilan. Ia mengklarifikasi bahwa warga sebenarnya tidak alergi terhadap modernisasi atau teknologi parkir digital.
“Kami tidak menolak perubahan atau penggunaan teknologi seperti portal otomatis. Namun, jangan sampai keterlibatan vendor luar justru menyingkirkan kami yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di sini. Kami ingin tetap menjadi subjek, bukan sekadar penonton di rumah sendiri,” tegasnya.
Ari mengungkapkan kekhawatiran bahwa sistem vendor akan memangkas pendapatan pekerja dan tidak ada jaminan seluruh jukir lama akan diakomodir. Ia juga menyayangkan penilaian sepihak dari internet yang kerap menyudutkan jukir lokal tanpa melihat peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.
Di sisi lain, pihak manajemen Mie Gacoan melalui Legal Manager, Zulkarnaen Akhmad Kurniawan, menjelaskan bahwa langkah evaluasi ini diambil demi menciptakan sistem parkir yang lebih tertata dan profesional. Menurutnya, ditemukan sejumlah pelanggaran pada pola kerja sama sebelumnya yang menjadi dasar pertimbangan perubahan sistem.
“Kami ingin sistem yang lebih akuntabel. Meski menggunakan vendor, kami memastikan bahwa pihak pengelola nantinya tetap diwajibkan memberdayakan tenaga kerja lokal,” ujar Zulkarnaen.
Manajemen mengaku tetap membuka pintu dialog untuk mencari titik temu. Namun, hingga pertemuan terakhir, belum ada kesepakatan hitam di atas putih yang memuaskan kedua belah pihak.
Ketegangan masih terasa di lapangan, meski aksi berakhir tertib. Para juru parkir memberi sinyal kuat akan terus menyuarakan tuntutan mereka jika solusi yang ditawarkan vendor dianggap tidak adil bagi keberlangsungan hidup warga Pekalongan.
Bagi para pekerja ini, rompi parkir yang mereka kenakan bukan sekadar atribut kerja, melainkan simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap berpotensi mematikan ekonomi kecil di tengah gempuran korporasi.
Penulis : Fery Eka spt
