KOTA PASURUAN, realitapublik.id — Kecewa karena keluhan soal kerawanan jalur alternatif perbaikan Jembatan Bukwedi tak kunjung direspons pemerintah, puluhan warga bersama Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM-FKPPI) Kota Pasuruan menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (17/6/2026) pagi.
Aksi yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB tersebut diwarnai dengan penutupan jalan dan istighosah atau doa bersama di pertigaan Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Akibat pemblokiran ini, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan total selama beberapa jam.
Ketua GM-FKPPI Kota Pasuruan, Ayi Suhaya, S.H., menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak kekesalan warga dari wilayah Kraton hingga Kebonagung. Pasalnya, pengalihan arus ke jalur alternatif selama dua bulan terakhir akibat proyek perbaikan Jembatan Bukwedi telah memicu rentetan kecelakaan yang menelan korban jiwa.
“Jalur alternatif ini sudah menjadi ‘jalur maut’. Sudah ada korban meninggal dunia, luka berat, hingga luka ringan. Namun, sampai detik ini tidak ada tindakan nyata dari pemangku kebijakan, termasuk para anggota DPRD Kota Pasuruan yang terkesan menutup mata,” ujar Ayi di sela-sela aksi.
Dalam orasinya, Ayi mengecam keras kinerja Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga jajaran legislatif, terutama ketua & anggota DPRD kota Pasuruan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gadingrejo. Massa menilai para pejabat daerah tidak memiliki empati atas jatuhnya korban jiwa di jalur tersebut. Kekecewaan itu juga dituangkan massa melalui bentangan banner protes, salah satunya bertuliskan: “Walikota dan wakil walikota jangan 3D tok… (Datang, Duduk dan Duit)”.
Selain menyasar kepala daerah dan legislatif, orator aksi juga mengkritik tajam performa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pasuruan beserta jajarannya yang dinilai pasif dalam mengurai keruwetan lalu lintas. Menurut massa, Dishub terkesan makan gaji buta tanpa memberikan kontribusi nyata di lapangan.
Untuk mengatasi tingginya angka kecelakaan akibat bercampurnya kendaraan kecil dengan kendaraan berat di jalur arteri, GM-FKPPI menawarkan usulan konkret terkait rekayasa lalu lintas:
Kendaraan dari Arah Surabaya (Barat): Truk berukuran besar (truk potong) wajib dilarang melintasi jalur umum kota dan dialihkan langsung untuk masuk melalui Exit Tol PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang). Jalur arteri hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecil, pickup, dan truk mini.
Kendaraan dari Arah Probolinggo (Timur): Kendaraan berat dari arah timur harus dipaksa masuk melalui Exit Tol Grati, sehingga tidak membebani jalanan kota yang sedang padat akibat penyempitan jalur alternatif.
“Pencampuran truk besar dan kendaraan kecil di jalur alternatif ini sangat berbahaya. Jalurnya padat, pengendara roda dua atau mobil kecil kesulitan menyalip, dan ini yang memicu kecelakaan fatal. Regulasi kelas jalan harus ditegaskan,” tegas Ayi.
Mengingat mandeknya respons di tingkat lokal, GM-FKPPI menyatakan akan melayangkan aduan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Mereka berharap Presiden selaku panglima komando tertinggi dapat menegur keras Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga jajaran DPRD Kota Pasuruan yang dianggap lalai dan abai terhadap keselamatan nyawa masyarakatnya sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, aksi doa bersama dan pemblokiran jalan di pertigaan Bukir telah membubarkan diri secara tertib, namun warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan rekayasa lalu lintas tidak segera diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan setempat.
Penulis : Hasan Kuk
Editor : Chu
