Diduga Langgar Kesepakatan dan Tarik Pungutan Karcis, Pelaksanaan Karnaval Desa Wonosari Menuai Protes Warga

- Jurnalis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

PASURUAN, realitapublik.id — Penyelenggaraan Karnaval Budaya di Desa Wonosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, memicu gelombang kritik dan kekecewaan tajam dari warga setempat. Acara yang sejak awal diwarnai pro-kontra tersebut dinilai telah menabrak sejumlah poin penting dalam surat kesepakatan bersama yang sebelumnya disepakati oleh pihak panitia, warga, serta disaksikan oleh jajaran Polsek Wonorejo.

 

Padahal, penyusunan surat kesepakatan tersebut dilakukan guna menjaga kondusivitas lingkungan dan ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, poin-poin krusial dalam perjanjian itu disinyalir hanya menjadi formalitas belaka. Sabtu (8/8/26)

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat sedikitnya dua pelanggaran utama yang terjadi selama kegiatan berlangsung, musik dan dentuman sound system tetap dinyalakan dengan volume tinggi meski rombongan karnaval melintasi mushola pada saat jam azan dan ibadah berlangsung dan kegiatan tetap berlanjut hingga larut malam, melewati batas maksimal operasional yang telah ditentukan bersama, yakni pukul 23.00 WIB.

Baca Juga :  Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad "Digantung", Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

 

“Surat kesepakatan yang sudah ditandatangani seolah hanya jadi pajangan dan bualan saja. Banyak poin yang dilanggar begitu saja tanpa ada tindakan tegas,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

 

Warga juga menyesalkan sikap jajaran pengamanan di lokasi. Kehadiran personel Polsek Wonorejo yang bersiaga selama acara dinilai tidak memberikan tindakan nyata terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi secara kasat mata.

Baca Juga :  Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI

 

Menurut pengakuan warga, teguran serta laporan terkait pelanggaran jam operasional sebenarnya sudah disampaikan langsung kepada petugas di lapangan. Namun, acara tetap dibiarkan berjalan hingga selesai tanpa ada pembubaran atau penghentian sementara.

Tak berhenti di situ, polemik kian memanas lantaran timbul dugaan adanya praktik pungutan liar dengan menghadang pelintas, berupa penjualan karcis penonton seharga Rp20.000 per motor di area lintasan karnaval yang telah disediakan tempat khusus.

 

Seorang warga mengungkapkan bahwa pengelolaan karcis tersebut diserahkan kepada pihak ketiga dengan skema pembagian hasil ke pihak desa dan dinas terkait.

Baca Juga :  Wagub LIRA Kritik Tajam Acara di Hotel Luar Kota di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkot Pasuruan Dinilai Tipis Kepekaan

 

“Karcis diserahkan ke pihak ketiga. Info dari pihak desa, ada setoran ke desa sebesar 30 persen dan katanya ke Bapenda sebesar 10 persen,” tutur warga tersebut.

 

Atas rentetan dugaan pelanggaran tersebut, warga mendesak agar panitia penyelenggara dan pihak-pihak terkait bertanggung jawab secara terbuka. Warga juga menuntut adanya evaluasi dan sanksi yang tegas agar kepercayaan publik terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pengayom masyarakat tidak luntur.

 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak panitia penyelenggara maupun Polsek Wonorejo belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi terkait dugaan pembiaran dan pelanggaran kesepakatan tersebut.

Penulis : *Chu

Berita Terkait

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik
Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil
Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton
Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru
Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?
Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”
Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI
Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!
Berita ini 156 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:13 WIB

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik

Minggu, 15 November 2026 - 20:00 WIB

Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil

Kamis, 12 November 2026 - 17:25 WIB

Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton

Sabtu, 7 November 2026 - 15:17 WIB

Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru

Sabtu, 7 November 2026 - 01:39 WIB

Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

Rabu, 4 November 2026 - 23:45 WIB

Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”

Rabu, 4 November 2026 - 19:38 WIB

Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI

Rabu, 4 November 2026 - 16:42 WIB

Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!

Berita Terbaru