KABUPATEN PEKALONGAN, realitapublik.id — Aspirasi masyarakat terkait penanganan dan perbaikan infrastruktur di wilayah Pekalongan Utara akhirnya disampaikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. Elemen masyarakat yang tergabung dalam LSM Pejuang 24 bersama perwakilan warga Desa Mulyorejo dan Desa Tegaldowo menggelar audiensi di Kantor Bupati Pekalongan pada Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Mohammad Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., didampingi perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim LH).
Dalam audiensi tersebut, warga memaparkan sejumlah permasalahan infrastruktur mendesak di Kecamatan Tirto, mulai dari kerusakan akses jalan, kebutuhan jembatan penghubung antar-desa (Jeruksari–Mulyorejo), hingga penyediaan rumah pompa di Desa Tegaldowo.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekda Kabupaten Pekalongan menyampaikan sejumlah kepastian program pembangunan yang akan direalisasikan:
Pembangunan Jalan Rabat Beton Meduri: Pengerjaan jalan rabat beton di sisi timur Sungai Meduri dipastikan mulai dilaksanakan pada bulan ini.
Perbaikan Ruas Jalan Karangjompo–Mulyorejo: Proyek ini telah masuk dalam skema penganggaran TA 2026 dan ditargetkan mulai dikerjakan dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan.
Perancangan Jembatan Jeruksari–Mulyorejo: Pemkab Pekalongan mengalokasikan anggaran pada tahun ini untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) jembatan penghubung tersebut. Pembangunan fisik jembatan diperkirakan membutuhkan alokasi anggaran lebih dari Rp10 miliar. Setelah DED rampung, pemkab akan mengajukan skema pembiayaan melalui APBD kabupaten, bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun APBN.
Alokasi Anggaran Jalan secara Bertahap: Untuk memenuhi total estimasi kebutuhan perbaikan jalan daerah sebesar Rp350 miliar, Pemkab Pekalongan mengalokasikan Rp50 miliar hingga Rp60 miliar pada TA 2026, dan menargetkan peningkatan alokasi minimal Rp100 miliar pada TA 2027.
Penanganan Rumah Pompa Desa Tegaldowo: Pemkab akan terlebih dahulu melakukan peninjauan teknis di lapangan dengan target memasukkan program tersebut ke dalam penganggaran TA 2027 apabila memungkinkan.
Ketua Umum LSM Pejuang 24, Teguh Hadi Santoso, yang akrab disapa Silva Hadi menegaskan agar prioritas pembangunan dapat didistribusikan secara adil dan merata, terutama untuk wilayah pesisir Pekalongan Utara.
“Jangan sampai wilayah Pekalongan Utara termarginalkan. Mohon ditengoklah wilayah utara,” tegas Silva Hadi.
Aspirasi warga yang dikawal LSM Pejuang 24 tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas audiensi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
Penulis: Feri Eka Spt
Editor : Red
