REALITAPUBLIK.ID — Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada Selasa (10/11/2026) diwarnai gelombang aksi unjuk rasa oleh ribuan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di sejumlah kota besar di Indonesia. Massa turun ke jalan untuk menyuarakan evaluasi kritis terhadap kebijakan nasional sekaligus menuntut pemulihan berbagai krisis di tanah air.
Di Ibu Kota, Polda Metro Jaya memperkirakan sekitar 2.700 hingga 3.200 demonstran memadati jalanan Jakarta sejak pagi hari. Berdasarkan keterangan resmi pihak berwenang, konsentrasi massa tersebar di empat titik strategis, yakni Gedung DPR/MPR RI Senayan, Silang Selatan Monas, Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan kawasan Tugu Tani.
Hingga siang hari ini, massa dari berbagai aliansi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA), BEM Universitas Indonesia (UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), serta elemen mahasiswa lainnya dilaporkan terus merapatkan barisan di jalanan utama. Kawasan Tugu Tani menjadi salah satu pusat perhatian utama di mana massa berkerumun menggaungkan seruan #PulihkanIndonesia. Sementara itu, titik dengan estimasi massa terbesar berada di depan Gedung DPR/MPR RI yang mencapai lebih dari 1.500 peserta guna mengawal berbagai isu legislasi.
Polda Metro Jaya bersama unsur TNI dan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengamanan ekstra ketat dengan menyiagakan truk personel di titik-titik strategis. Pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan parah di jalur-jalur protokol tersebut.
Tuntutan spesifik massa aksi di Jakarta meliputi:
• Penanganan Krisis Ekologis: Mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh atas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menuntut pencopotan Menteri Kehutanan.
• Pemberantasan Korupsi dan Kolusi: Meminta pembersihan tata kelola pemerintahan dari praktik KKN yang melibatkan pejabat negara dan investor.
• Pemenuhan Hak Dasar: Menuntut jaminan akses pendidikan berkualitas, pemenuhan hak kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran.
• Penegakan Hukum Adil: Meminta aparat menindak tegas tanpa pandang bulu para pelanggar aturan dan mengembalikan marwah hukum agar berpihak pada rakyat kecil.
Sementara di Yogyakarta, aliansi lintas sektor Jogja Memanggil menggelar aksi serupa untuk merespons situasi politik nasional. Aliansi ini menggabungkan elemen mahasiswa, kaum buruh, petani, hingga pengemudi ojek online. Polresta Yogyakarta beserta aparat keamanan setempat terpantau bersiaga penuh sejak pagi hari untuk mengawal pergerakan massa yang dijadwalkan bergerak secara simultan mulai siang ini.
Aparat bersenjata lengkap berjaga ketat di sekitar Kantor Gubernur DIY (Kepatihan), Gedung DPRD DIY (Kawasan Malioboro), dan kawasan Tugu Pal Putih guna menyekat pergerakan agar tidak mengganggu roda ekonomi pariwisata lokal.
Langkah pengamanan diperketat mengingat aksi serupa pada akhir Oktober lalu di kawasan Malioboro sempat diwarnai ketegangan.
Kajian mendalam massa di Yogyakarta berfokus pada tiga poin utama:
• Penegakan Murni Pasal 33 UUD 1945: Menolak keras dominasi penguasaan aset strategis negara oleh pihak asing maupun segelintir konglomerat, serta menuntut tata kelola bumi, air, dan kekayaan alam dikembalikan penuh demi kemakmuran rakyat.
• Penghentian Kriminalisasi Konflik Lahan: Menyoroti banyaknya perampasan tanah adat, tanah ulayat milik suku minoritas, serta lahan tani penggarap atas nama pembangunan infrastruktur atau korporasi swasta.
• Kebebasan Sipil dan Penolakan Dwifungsi: Menolak segala bentuk intimidasi dan represi aparat di ruang digital maupun nyata, serta menolak perluasan peran militer atau kepolisian (dwifungsi) ke ranah jabatan sipil.
Atmosfer pergerakan juga membakar semangat mahasiswa di Surabaya. Di kota yang lekat dengan sejarah Hari Pahlawan ini, gelombang massa dari berbagai kampus besar—termasuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa)—yang tergabung dalam aliansi “Rakyat Surabaya Menggugat” mengawali gerakan dengan berkumpul di Kampus B Unair.
Dari titik kumpul tersebut, ratusan mahasiswa melakukan long march menuju pusat aksi di Bundaran Air Mancur (Jalan Gubernur Suryo, depan Gedung Negara Grahadi dan kawasan Alun-Alun Surabaya).
Akibat pergerakan ini, arus lalu lintas di pusat kota Surabaya dilaporkan padat merayap. Di lokasi, mahasiswa menggelar mimbar bebas untuk mengingatkan kembali esensi perjuangan demi keadilan rakyat kecil.
Massa aksi di Surabaya membawa 10 tuntutan utama, dengan beberapa poin krusial di antaranya:
• Desakan Status Bencana Nasional: Menuntut penetapan status karhutla dan banjir sebagai bencana nasional serta penindakan hukum tegas bagi korporasi perusak lingkungan.
• Kritik Anggaran dan Program Populis: Mendesak pemerintah menyusun APBN yang berpihak pada rakyat, menolak pemborosan anggaran demi kepentingan politik, serta menuntut evaluasi atas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Kesejahteraan Sosial: Menuntut penurunan biaya pendidikan, penyediaan lapangan kerja berkualitas, serta pemenuhan hak-hak ekonomi dasar masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi di ketiga kota besar tersebut masih berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan.(*)
Penulis : Redaksi
