SITUBONDO, realitapublik.id — Kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang menyeret seorang oknum Kepala Dusun (Kadus) di Desa Langkap, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, terus bergulir. Terduga pelaku berinisial HA (40) kini terancam jerat pidana maksimal 15 tahun penjara sekaligus pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai aparatur desa.
Perkara ini mencuat setelah pihak keluarga korban melaporkan HA ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Situbondo pada Rabu (11/11/2026). Korban, seorang remaja putri berusia 17 tahun dengan nama samaran Bunga, diketahui tengah mengandung tujuh bulan akibat dugaan tindak asusila tersebut.
Menanggapi polemik ini, praktisi dan pengamat hukum dari Perkumpulan Advocate Moeslim Indonesia (PERADMI) sekaligus Ketua Umum Gerakan Peduli Kebangsaan (GPK), Taufik Hidayat, S.H., mengecam keras perbuatan terduga pelaku. Menurutnya, seorang kepala dusun seharusnya menjadi teladan dan pelindung bagi warga.
“Perbuatan ini sangat keji dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Aparatur pemerintah desa yang seharusnya mengayomi masyarakat justru diduga merusak masa depan anak di bawah umur,” ujar Taufik dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Taufik menegaskan bahwa proses pidana terhadap terduga pelaku tidak dapat dihentikan melalui jalur damai maupun dalih pertanggungjawaban moral. Merujuk pada Pasal 473 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. UU Nomor 1 Tahun 2026), menyetubuhi anak di bawah usia 18 tahun merupakan tindak pidana murni dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Proses hukum atas kejahatan terhadap anak tidak bisa gugur meskipun pelaku berdalih akan menikahi korban atau mengaku telah mengantongi izin poligami dari istri sahnya,” tegas Taufik.
Lebih lanjut, ia memaparkan dua konsekuensi hukum dan administratif lain yang menanti terduga pelaku apabila terbukti bersalah.
Pertama, ancaman pidana pernikahan ilegal. “Berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, poligami hanya sah dengan izin resmi Pengadilan Agama. Selain itu, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019. Jika pelaku memaksakan nikah siri tanpa izin pengadilan, ia berpotensi dijerat Pasal 402 KUHP Nasional dengan ancaman tambahan hukuman hingga 4 tahun 6 bulan penjara,” kata Taufik.
Konsekuensi yang kedua, yakni sanksi pemberhentian jabatan. “Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (jo. UU Nomor 3 Tahun 2024) serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, perangkat desa yang melanggar larangan jabatan dan meresahkan masyarakat wajib diberhentikan sementara selama penyidikan, lalu dipecat secara tetap apabila terbukti bersalah di pengadilan,” urainya.
Atas dasar tersebut, Taufik mendesak Pemerintah Desa Langkap dan Pemerintah Kabupaten Situbondo segera mengambil langkah administratif yang tegas. Ia meminta agar tidak ada upaya perlindungan terhadap oknum yang mencoreng citra pemerintahan desa.
Ia juga mendorong Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Situbondo untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan dan profesional.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga korban mendapatkan keadilan dan pelaku menerima hukuman yang setimpal,” pungkas Taufik.
Sementara itu, Kepala Desa Langkap, Agus Suhartono, mengaku belum mengetahui secara utuh duduk perkara yang menjerat bawahannya tersebut. Saat dikonfirmasi di Kantor Desa Langkap pada Selasa (10/11/2026), pria yang akrab disapa Anton itu menyebut HA sedang tidak masuk kerja.
“Hari ini yang bersangkutan tidak masuk karena ada kepentingan keluarga, kalau kemarin masih masuk,” kata Anton.
Hingga berita ini diturunkan, laporan keluarga korban masih ditangani secara intensif oleh Unit PPA Satreskrim Polres Situbondo. Redaksi juga telah berupaya meminta klarifikasi kepada HA melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (12/11/2026), namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pihak HA dikabarkan berencana melaporkan balik tentang kasus ini ke pihak berwajib.(*)
Penulis : Hakim/Hakim
