PALI, realitapublik.id – Keluhan sejumlah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait keterlambatan pembayaran gaji ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi polemik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinkes PALI, Haryono, S.H., M.M., memberikan klarifikasi resmi agar persoalan ini tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Haryono memastikan bahwa hak gaji tenaga PPPK untuk periode Oktober 2026 telah tuntas dibayarkan. Sementara itu, pencairan gaji bulan November masih berproses secara administratif setelah berkas pengajuannya sempat dikembalikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diperbaiki.
Menurut Haryono, pengajuan gaji bulan November sebenarnya telah diserahkan tepat waktu ke BPKAD. Namun, tim verifikator menemukan beberapa catatan teknis yang mengharuskan pihak Dinkes melakukan revisi dokumen terlebih dahulu.
“Info dari staf, bulan Oktober sudah gajian. Untuk bulan November, berkas sudah masuk ke BPKAD, namun hasil verifikasi dikembalikan karena ada perbaikan. Berkas sudah diperbaiki, hari ini SPM (Surat Perintah Membayar) sudah masuk lagi ke BPKAD,” jelas Haryono melalui Plt. Kepala Dinas Kominfo PALI.
Dengan diajukannya kembali SPM tersebut ke BPKAD, proses pencairan gaji PPPK bulan November dipastikan kembali berjalan sesuai mekanisme anggaran yang berlaku.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat mengenai krusialnya komunikasi internal di dalam tubuh instansi pemerintah. Keluhan menyangkut hak dasar pegawai merupakan hal yang wajar dan wajib direspons secara transparan oleh pimpinan instansi.
Ke depan, apabila muncul kendala administratif maupun persoalan teknis pekerjaan, penyampaian aspirasi melalui atasan langsung atau jalur resmi birokrasi diharapkan menjadi langkah utama guna mempercepat solusi.
Di sisi lain, ruang publik tetap terbuka bagi kritik dan aspirasi sebagai bagian dari kontrol sosial, sepanjang disampaikan secara objektif dan berbasis data. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi yang beredar di media sosial sebelum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang berwenang.(*)
Penulis : Lidian Heri
Editor : Redaksi






