SITUBONDO, realitapublik.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo menjelaskan secara rinci prosedur dan ketentuan kepegawaian bagi perangkat desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berencana mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Penjelasan ini mengacu pada aturan terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.
Kepala DPMD Kabupaten Situbondo, Muhammad Imam Darmaji, melalui Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Teguh Wicaksono, menyampaikan bahwa setiap unsur aparatur memiliki mekanisme administratif yang berbeda terkait status jabatan serta kewajiban pengunduran diri saat mengikuti kontestasi Pilkades.
“Ketentuan ini penting dipahami sejak awal agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun pelanggaran aturan kepegawaian. Masing-masing status jabatan, baik perangkat desa, PNS, maupun PPPK, memiliki prosedur tersendiri,” ujar Teguh Wicaksono, Selasa (17/11/2026).
Teguh menjelaskan, bagi perangkat desa yang ingin mencalonkan diri, aturan mengharuskan yang bersangkutan mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak terdaftar secara resmi sebagai bakal calon. Namun, apabila dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, perangkat desa tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya secara permanen guna menjaga netralitas serta mencegah konflik kepentingan.
Berbeda dengan perangkat desa, ketentuan bagi PNS merujuk pada Pasal 41 PP Nomor 16 Tahun 2026. PNS tidak diwajibkan mengundurkan diri dari status kepegawaiannya. Sejak tahap pendaftaran, PNS wajib mengantongi izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Jika PNS tersebut terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, statusnya hanya dibebaskan sementara dari jabatan PNS-nya selama masa bakti berlangsung. Hak dasar seperti gaji pokok tetap diterima sesuai ketentuan, namun tunjangan jabatannya dilepas. Setelah selesai menjabat Kepala Desa, yang bersangkutan bisa kembali aktif sebagai PNS,” paparnya.
Sementara itu, untuk pegawai berstatus PPPK, prosedur awal saat pencalonan serupa dengan PNS, yakni wajib memperoleh izin tertulis dan mengambil cuti dari PPK atau instansi tempatnya bekerja. Akan tetapi, jika PPPK tersebut terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri dari statusnya sebagai PPPK.
Menurut Teguh, perbedaan perlakuan antara PNS dan PPPK tersebut disebabkan oleh sistem ikatan kerja PPPK yang berbasis perjanjian kontrak jangka waktu tertentu, sehingga tidak memungkinkan diterapkannya skema pembebasan tugas sementara seperti halnya PNS.
Pihak DPMD Kabupaten Situbondo mengimbau seluruh aparatur yang berniat maju dalam Pilkades untuk berkonsultasi dan melengkapi seluruh persyaratan izin dari instansi masing-masing sebelum tahapan pendaftaran dimulai.
Sebagai informasi, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui DPMD resmi merampungkan rangkaian sosialisasi persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2027 di seluruh wilayah kabupaten.
Penuntasan agenda ini ditandai dengan digelarnya sosialisasi di dua kecamatan terakhir, yakni Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jangkar, pada Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, DPMD Situbondo telah lebih dulu menyambangi 15 kecamatan lainnya secara bertahap. Dengan tuntasnya kegiatan di seluruh 17 kecamatan yang ada, Pemkab Situbondo memastikan kesiapan awal seluruh perangkat wilayah dalam menyongsong perhelatan Pilkades 2027 mendatang.(*)
Penulis : Hakim/Hakim






