Solusi Kota Malang Darurat Parkir, Begini Kata Sam HC Calon Walikota 

- Jurnalis

Rabu, 16 Oktober 2024 - 20:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Heri Cahyono atau Sam HC (pakai Topi) bersama Timses dan pendukung.

i

Heri Cahyono atau Sam HC (pakai Topi) bersama Timses dan pendukung.

REALITAPUBLIK.ID – Calon Walikota Malang nomor urut 2, Heri Cahyono, atau akrab disapa Sam HC, mendapat pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana cara penanganan Kota Malang yang saat ini dianggap dalam kondisi Darurat Parkir.

 

Darurat parkir ini meliputi soal parkir liar, aturan, etika juru parkir hingga tata kelola parkir.

 

Pertanyaan dari masyarakat itu disampaikan langsung oleh Komunitas Gerakan Nasionalis Kebangsaan kepada Sam HC, di Posko Pemenangan Sam HC-Ganis Rumpoko, di Sawojajar Kedungkandang, Rabu (16/10/2024).

Baca Juga :  Tiga Tergugat Mangkir, Sidang Kasus Penyerobotan Lahan dan Pencemaran Sumur di PN Kepanjen Pincang

 

Sam HC mengatakan untuk menangani masalah Kota Malang Darurat Parkir, memang harus ada solusi berikut langkah kongkrit, tepat, dan cepat.

 

Menurutnya, dalam menangani perihal parkir dibutuhkan kebijakan. “Sebab ada ribuan juru parkir (Jukir) yang juga menggantungkan ekonominya, hidupnya pada profesi tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Abaikan Palang Pintu, Seorang Warga Batang Tewas Tertemper Kereta Api Kamandaka

 

Namun Sam HC secara tegas menyatakan bahwa kebijakan tersebut jangan sampai menimbulkan masalah lainnya.

 

“Kebijakan harus diimbangi dengan kebijaksanaan.Sebelum adanya penertiban dan penataan parkir, harus dipikirkan pula bagaimana solusi bagi Jukir yang harus kehilangan mata pencahariannya,” tegasnya.

 

Pria yang juga seorang pengusaha ini berjanji, jika diberikan amanah menjadi walikota Malang periode 2024-2029 nantinya akan mencarikan solusi untuk menangani Kota Malang Darurat Parkir.

Baca Juga :  Serap Aspirasi di Marga Asri, Sodri Helmi Perjuangkan Infrastruktur Jalan hingga Siltap Aparat Tiyuh

“Saya akan mencari win-win solusi yang tentunya tidak akan merugikan salah satu pihak. Salah satu solusinya adalah pembukaan lapangan kerja baru bagi Jukir yang nantinya harus terkena penertiban tersebut,” pungkas Sam HC. (*)

Penulis : Junaedi/Evi

Editor : Abdul Hakim

Berita Terkait

Kawal Program MBG, BGN Sediakan Tiga Layanan PO Box Pengaduan
14 Tahun Mengabdi, IWO Berbagi Kebahagiaan di SD Muhammadiyah Bukit Duri
Melalui Program Nias Kawan Berbagi, PLN UP3 Nias Bagikan Sembako untuk Warga Kurang Mampu
Dinilai Abaikan Kepentingan Terbaik Anak, Putusan Hak Asuh PT Surabaya Dipertanyakan ke Mahkamah Agung
RSUD Bangil Sediakan Layanan Vaksin Internasional Resmi untuk Jamaah Umrah, Haji, dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri
Perkuat Sinergi Kamtibmas, Kapolres Lampung Utara Silaturahmi ke Tokoh Adat Akuan Abung
Sengketa Lahan Tamansari Bogor Berakhir Damai, Warga dan PT PMC Sepakati Dua Jalur Penyelesaian
Isu Penggantian Kapolri, Pakar HTN: Hak Prerogatif Presiden, Namun Harus Konsisten pada Agenda Pemberantasan Korupsi
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 23:40 WIB

Kawal Program MBG, BGN Sediakan Tiga Layanan PO Box Pengaduan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 23:34 WIB

14 Tahun Mengabdi, IWO Berbagi Kebahagiaan di SD Muhammadiyah Bukit Duri

Jumat, 7 Agustus 2026 - 23:31 WIB

Melalui Program Nias Kawan Berbagi, PLN UP3 Nias Bagikan Sembako untuk Warga Kurang Mampu

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:04 WIB

Dinilai Abaikan Kepentingan Terbaik Anak, Putusan Hak Asuh PT Surabaya Dipertanyakan ke Mahkamah Agung

Jumat, 7 Agustus 2026 - 07:45 WIB

RSUD Bangil Sediakan Layanan Vaksin Internasional Resmi untuk Jamaah Umrah, Haji, dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:47 WIB

Perkuat Sinergi Kamtibmas, Kapolres Lampung Utara Silaturahmi ke Tokoh Adat Akuan Abung

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:35 WIB

Sengketa Lahan Tamansari Bogor Berakhir Damai, Warga dan PT PMC Sepakati Dua Jalur Penyelesaian

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:31 WIB

Isu Penggantian Kapolri, Pakar HTN: Hak Prerogatif Presiden, Namun Harus Konsisten pada Agenda Pemberantasan Korupsi

Berita Terbaru