Tubaba, realitapublik.id – Potret buram kinerja pada Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, menyeruak ke publik. Puluhan jurnalis dari berbagai media baik cetak, online dan elektronik telah melakukan beberapa kali menggelar aksi damai di depan kantor tersebut.
Para jurnalis yang ikut dalam aksi ini menyuarakan aspirasi dan menuntut untuk dilakukan audit anggaran pada dinas tersebut. Sebab, terindikasi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi pada dinas tersebut.
Ketika aksi damai di depan kantor Diskominfo Tubaba, puluhan jurnalis membawa poster berbagai tulisan berupa tuntutan. Di antaranya, permintaan kepada APH agar dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap EBS eks Kadis Kominfo, dan D Kabid Media pada Dinas Kominfo Tubaba.
Para jurnalis juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Tubaba agar dapat melakukan audit terkait realisasi anggaran pada Dinas Kominfo Tubaba.
“Tuntutan Kami juga minta kepada Bupati Tubaba Novriwan Jaya dan Wakil Bupati tubaba Nadirsyah dapat mengambil sikap melakukan evaluasi untuk menganti Pejabat Kominfo yang selama ini merugikan kami awak media,” demikian orasi yang disampaikan salah satu orator aksi.
Aksi puluhan jurnalis tersebut langsung disambut Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah, dan Sekretaris Daerah, Perana Putra, S.H., M.H.
Dalam dialog terbuka bersama perwakilan wartawan, Nadirsyah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Jika memang ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, maka akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah di hadapan massa aksi, Senin (8/9/2025).
Sementara itu, Eks Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso,yang diketahui selama dia menjabat sebagai Kadis Kominfo sudah dua kali di demo jurnalis.
Dihadapan puluhan jurnalis, Eri Budi Santoso memberikan penjelasan terkait sorotan yang diarahkan kepadanya.
Ia menyebut saat ini tercatat ada 311 media cetak, siber, dan elektronik yang telah terdaftar di Kominfo. Sementara beberapa media lainnya masih ada yang belum bisa terakomodir karena terkendala kelengkapan administrasi sesuai aturan dan ketentuan undang-undang.
Pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan besar di benak peserta aksi. Rico, selaku Korlap Aksi, menilai angka 311 media tersebut sangat janggal.
Dalam hal ini Korlap Media Tubaba Bersatu ini akan menunggu upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang bawang Barat untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat. Apabila tidak adanya keputusan dari DPRD Wartawan Tubaba yang tergabung dalam Media Tubaba Bersatu akan melaporkan oknum pejabat Kominfo ke APH.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok bisa sekarang muncul angka 311 media Dari mana seratus media itu tiba-tiba muncul atau memang ada media ‘siluman’ yang selama ini tidak pernah kami ketahui,” ungkap Rico
Menurut Rico, perbedaan data yang cukup signifikan itu semakin mempertebal kecurigaan para wartawan terhadap pengelolaan anggaran Kominfo. “Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian dana publikasi, karena setiap media seharusnya memiliki hak yang sama tanpa terkecuali,” tegasnya.
Usai menggelar aksi di depan kantor diskominfo puluhan rombongan jurnalis itu kemudian bergerak melanjutkan aksi menuju kantor DPRD kabupaten Tulang Bawang Barat mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Kuncoro
“Menyikapi tuntutan teman-teman jurnalis agar pejabat diskominfo dapat di evaluasi, realisasi anggaran publikasi awak media harus transparansi, dan berkeadilan apa yang menjadi harapan teman-teman akan kami sampaikan kepada pimpinan,” pungkasnya.(*)
Penulis : Rodi Sandra
