MALANG realitapublik.id – Momentum transisi Kota Malang menuju status Kota Metropolitan menjadi sorotan tajam dalam Forum Group Discussion (FGD) “Malang Bersuara” yang digelar di Cafe Jeep, Sawojajar, Selasa (30/12/2025). Diskusi bertajuk “Menakar Arah Media Menyongsong Malang Kota Metropolitan” ini membedah kesiapan infrastruktur, peran media, hingga ancaman krisis lingkungan yang membayangi kota pendidikan ini.
Ketua KADIN Kota Malang, Joko Prihatin, yang hadir sebagai narasumber, melontarkan pernyataan reflektif. Menurutnya, penyematan status metropolitan bagi Malang sebenarnya sudah sangat terlambat jika merujuk pada indikator sosiologis dan mobilitas penduduk yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
“Malang adalah jantungnya Jawa Timur. Kita melihat bagaimana ratusan ribu mahasiswa masuk setiap tahunnya. Menariknya, survei menunjukkan dari 10 lulusan, 7 di antaranya memilih menetap di sini. Ini bukti bahwa Malang bukan sekadar tempat belajar, tapi destinasi hunian utama,” ujar Joko yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi A DPRD Kota Malang.
Ia bahkan menyandingkan Malang dengan Bandung, menyebutnya sebagai Paris Van Java versi Jawa Timur karena kekuatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatifnya.
Media Sebagai “Urat Nadi” City Branding
Di tengah dominasi algoritma digital yang mengendalikan 80% aktivitas manusia pasca-pandemi, peran media massa dinilai krusial. Media bukan lagi sekadar pilar demokrasi, melainkan tulang punggung dalam membentuk City Branding.
Joko menekankan bahwa untuk mewujudkan citra kota metropolitan yang kuat, diperlukan sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan asosiasi media. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai kualitas konten.
“Kami berharap media tetap menyuarakan kritik yang berbasis data valid. Jangan hanya mengedepankan sensasi atau berita yang tidak berimbang. Media harus menjadi pencerah, bukan sekadar pengejar klik (clickbait),” tegas pria yang juga Ketua DPD Golkar Kota Malang tersebut.
Macet dan Banjir
Namun, ambisi menjadi kota metropolitan tidak datang tanpa konsekuensi. FGD tersebut juga menyoroti “penyakit” kota besar yang mulai mengakar di Malang, yakni kemacetan kronis dan banjir tahunan.
Kritik tajam diarahkan pada masifnya alih fungsi lahan di kawasan pinggiran seperti Tunggulwulung dan Kedungkandang. Lahan-lahan yang dulunya merupakan area pertanian produktif dan resapan air, kini telah berubah menjadi deretan perumahan beton.
“Minimnya serapan air adalah bom waktu. Transformasi dari lahan hijau ke perumahan di Kedungkandang dan Tunggulwulung berkontribusi langsung pada masalah banjir kita saat ini. Ini tantangan nyata metropolitan yang solusinya tidak bisa parsial, harus kolektif,” pungkas Joko.
Penulis : Bil
