Diduga 10 Tahun Cemari Lingkungan, Pabrik Plastik di Atas Lahan KUD Margo Agung Dilaporkan Warga

- Jurnalis

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 09:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

PASURUAN, realitapublik.id — Kesabaran warga Dusun Karang Asem, Desa Martapura, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, memuncak. Setelah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan polusi udara, kepulan asap, kebisingan mesin, dan dugaan pencemaran lingkungan, warga secara resmi melayangkan surat pernyataan keberatan terhadap operasional pabrik pengolahan limbah plastik di lingkungan mereka.

Surat keberatan tersebut ditandatangani perwakilan warga serta diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua Umum LSM Aliansi Gerakan Transparansi Indonesia Bersatu (AGTIB), Samsul Arifin. Dokumen tersebut ditujukan dan ditembuskan kepada Kepala Desa Martapura, Camat Purwosari, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, hingga Polres Pasuruan guna mendesak adanya tindakan nyata dari pemangku kebijakan.

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan aktivitas pabrik diduga kuat berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Tampak tumpukan sampah plastik menggunung di area usaha, kepulan asap pembakaran, serta bau menyengat yang dikeluhkan warga. Selain itu, bisingnya suara mesin pencacah dan pengering plastik dinilai sangat mengganggu ketenangan serta waktu istirahat masyarakat.

Baca Juga :  Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah "Labrak" Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!

Warga juga disinyalir mengeluhkan pembuangan air limbah bekas pencucian cacahan plastik yang diduga langsung dialirkan ke saluran irigasi tanpa melalui proses pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jika dugaan ini terbukti, operasional pabrik tersebut berpotensi melanggar regulasi lingkungan hidup dan merusak ekosistem sekitar.

Selain isu lingkungan, legalitas operasional perusahaan turut dipertanyakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan tersebut diduga beroperasi tanpa mengantongi perizinan yang masih berlaku atau izin operasionalnya telah kedaluwarsa.

Hal lain yang memicu tanda tanya besar masyarakat adalah status lahan yang digunakan. Berdasarkan hasil konfirmasi, tanah dan bangunan lokasi usaha tersebut diketahui merupakan aset milik KUD Margo Agung. Kondisi ini memunculkan desakan agar pihak berwenang mengusut tuntas legalitas kerja sama pemanfaatannya.

Baca Juga :  Skandal Penyadapan Ilegal Targetkan RI 1, Eks Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal Resmi Ditahan

Ketua RT setempat mengungkapkan bahwa keluhan warga telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah desa, namun hingga kini belum ada solusi konkret yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum LSM AGTIB, Samsul Arifin, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Jika terbukti tidak memiliki izin resmi, tidak mengoperasikan IPAL, membuang limbah ke irigasi, serta menggunakan aset KUD tanpa prosedur yang sah, maka pemerintah daerah dan penegak hukum harus bertindak tegas. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap pelanggaran yang merugikan rakyat,” ujar Samsul Arifin, Sabtu (01/08/2026).

Arifin juga menyoroti kelemahan fungsi pengawasan instansi terkait. Menurutnya, sangat ironis jika usaha yang beroperasi sekitar satu dekade dan terus dikeluhkan warga dapat terus berjalan tanpa evaluasi ketat dari DLH, Satpol PP, maupun pihak dinas terkait.

Baca Juga :  Kecelakaan Maut di Banyuputih Batang: Truk Diduga Rem Blong, 1 Orang Meninggal Dunia

Atas kondisi tersebut, AGTIB mendesak DLH Kabupaten Pasuruan segera turun ke lapangan untuk mengecek dokumen lingkungan, menguji sampel air limbah, serta memeriksa tingkat kebisingan dan polusi udara. Satpol PP Kabupaten Pasuruan juga didorong untuk memeriksa izin operasional usaha dan mengambil tindakan penertiban jika ditemukan pelanggaran hukum.

Selain itu, Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan serta pengurus KUD Margo Agung diminta memberikan klarifikasi terbuka mengenai keabsahan status sewa atau pemanfaatan aset koperasi tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola pabrik, Pemerintah Desa Martapura, pengurus KUD Margo Agung, DLH Kabupaten Pasuruan, serta Satpol PP Kabupaten Pasuruan belum memberikan keterangan resmi. Redaksi realitapublik.id membuka ruang Hak Jawab dan Hak Klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis : Chu

Editor : Red

Berita Terkait

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik
Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil
Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton
Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru
Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?
Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”
Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI
Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:13 WIB

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik

Minggu, 15 November 2026 - 20:00 WIB

Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil

Kamis, 12 November 2026 - 17:25 WIB

Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton

Sabtu, 7 November 2026 - 15:17 WIB

Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru

Sabtu, 7 November 2026 - 01:39 WIB

Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

Rabu, 4 November 2026 - 23:45 WIB

Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”

Rabu, 4 November 2026 - 19:38 WIB

Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI

Rabu, 4 November 2026 - 16:42 WIB

Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!

Berita Terbaru