Cegah Konflik dan Kecurangan, Rekrutmen Perangkat Desa di Batang Pakai Sistem CAT

- Jurnalis

Senin, 28 September 2026 - 06:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

BATANG, realitapublik.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang tengah mempersiapkan rekrutmen perangkat desa secara terpusat untuk mengisi kekosongan jabatan di tingkat desa. Langkah ini diambil guna mengantisipasi praktik suap, kecurangan, hingga potensi konflik kepentingan (conflict of interest).

Kabupaten Batang sendiri mencakup 239 desa, 9 kelurahan, dan 15 kecamatan. Saat ini, regulasi teknis rekrutmen tersebut sedang digodok oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Batang.

Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, memastikan proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan menggandeng lembaga independen yang kredibel.

Baca Juga :  Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 "Diam-Diam"

Pelaksanaan ujian seleksi secara terpusat di tingkat kabupaten ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan mayoritas kepala desa di Kabupaten Batang.

“Di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), pemerintah daerah sebenarnya hanya wajib memberikan rekomendasi rekrutmen di tingkat desa. Namun, dari hasil rapat, mayoritas kepala desa berharap seleksi diselenggarakan di tingkat Pemkab untuk meminimalisir conflict of interest dan mencegah konflik sosial di masyarakat,” kata Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, Kamis (25/9/2026).

Baca Juga :  Dongkrak Target PAD Kabupaten Pasuruan, Aliansi PORTE Mendukung Penuh Upaya BAPENDA Menertibkan Pajak Tambang

Guna menjamin transparansi, porsi terbesar penilaian rekrutmen akan berbasis pada hasil tes CAT. Pemkab Batang menjamin tidak ada praktik titip-menitip calon maupun manipulasi nilai.

“Kami pastikan dari sisi pemerintah daerah tidak akan ada titip-titipan atau atur-atur nilai. Oleh sebab itu, kita mencari lembaga yang benar-benar kredibel untuk menyelenggarakan tes ini, baik dari perguruan tinggi negeri maupun Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Mabes Polri,” tegas Faiz.

Baca Juga :  Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad "Digantung", Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

Pengisian formasi perangkat desa dinilai sangat mendesak mengingat banyaknya posisi yang telah lama kosong, sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal.

Bupati mengimbau seluruh warga yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan mempersiapkan diri dengan baik. Masyarakat diminta tidak tergiur oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan.

“Regulasinya sedang disiapkan oleh Dispermasdes dan kita berharap bisa dilaksanakan secepatnya. Silakan masyarakat berpartisipasi aktif, prosesnya akan kita buka secara transparan,” pungkasnya. (* / Feri Eka SPT)

Editor : Red

Berita Terkait

Berbekal Kode Sandi “UTARA”, Tiga Oknum Catut Nama Kejari Kota Malang Diduga Intimidasi Pejabat demi Proyek Pemkot
Diduga Abaikan KIP dan Dikerjakan Asal-asalan, Proyek Drainase U-Ditch di Kalirejo Disorot Tajam Warga
Geger! Kepala Tiyuh Indraloka II Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Rp402,6 Juta
Ayik Suhaya Apresiasi Aparat Gabungan Gerebek Empat Titik Hitam Pasuruan, Sita Ribuan Botol Miras Ilegal Beroperasi Bertahun-tahun
Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru
​Proyek Drainase Rp614 Juta APBD Kota Malang Diduga Langgar Kontrak, Tanpa Papan Informasi & Abaikan K3, DPUPRPKP Disorot.
Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?
Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 12:42 WIB

Berbekal Kode Sandi “UTARA”, Tiga Oknum Catut Nama Kejari Kota Malang Diduga Intimidasi Pejabat demi Proyek Pemkot

Selasa, 10 November 2026 - 14:56 WIB

Diduga Abaikan KIP dan Dikerjakan Asal-asalan, Proyek Drainase U-Ditch di Kalirejo Disorot Tajam Warga

Selasa, 10 November 2026 - 07:33 WIB

Geger! Kepala Tiyuh Indraloka II Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Rp402,6 Juta

Senin, 9 November 2026 - 16:40 WIB

Ayik Suhaya Apresiasi Aparat Gabungan Gerebek Empat Titik Hitam Pasuruan, Sita Ribuan Botol Miras Ilegal Beroperasi Bertahun-tahun

Sabtu, 7 November 2026 - 15:17 WIB

Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIB

​Proyek Drainase Rp614 Juta APBD Kota Malang Diduga Langgar Kontrak, Tanpa Papan Informasi & Abaikan K3, DPUPRPKP Disorot.

Sabtu, 7 November 2026 - 01:39 WIB

Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

Rabu, 4 November 2026 - 23:45 WIB

Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”

Berita Terbaru