PASURUAN, realitapublik.id – Penetapan dan penahanan dua petinggi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pasuruan, Ketua Gangsar Sulistyarso dan Bendahara Adhy Catur Indra Bawono, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan pada akhir Oktober 2026 lalu menyisakan tanda tanya besar di ruang publik. Keberhasilan Korps Adhyaksa menguak kerugian negara sebesar Rp481,79 juta dalam hitungan bulan justru menjadi cermin buram bagi kinerja penanganan perkara serupa di institusi kepolisian setempat setahun sebelumnya.
Kilas balik pada awal tahun 2025, publik Pasuruan sejatinya sempat menaruh harapan ketika Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pasuruan Kota mulai mendalami dugaan penyimpangan tata kelola dana hibah KONI. Tepatnya pada Selasa, 21 Januari 2025, Ketua KONI Kota Pasuruan Gangsar Sulistyarso bahkan telah dipanggil dan diperiksa penyidik kepolisian untuk dimintai klarifikasi.
Namun, setelah pemeriksaan awal tersebut, gema pengusutan di markas kepolisian seolah meredup tanpa kepastian hukum yang jelas. Tidak ada rilis perkembangan penyidikan yang transparan, tidak ada gelar perkara terbuka yang diumumkan kepada publik, hingga perkara tersebut menguap begitu saja dalam kesenyapan.
Kontras tajam terlihat ketika Kejari Kota Pasuruan mengambil langkah penyelidikan mandiri pada 26 Mei 2026. Dalam kurun waktu sekitar lima bulan, tim penyidik Kejaksaan bergerak senyap namun terukur. Sebanyak 68 saksi diperiksa secara maraton, diperkuat keterangan ahli hukum administrasi keuangan negara serta audit resmi Inspektorat Kota Pasuruan tertanggal 16 Oktober 2026.
Hasilnya konkret. Pada Kamis malam, 29 Oktober 2026, Kejari Kota Pasuruan resmi menetapkan Gangsar Sulistyarso dan Adhy Catur Indra Bawono yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Probolinggo sebagai tersangka korupsi dana hibah tahun anggaran 2023–2025. Keduanya langsung dijebloskan ke Lapas Kelas IIB Pasuruan. Penyidik menemukan bukti telak berupa pembelanjaan fiktif, manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hingga penggunaan stempel palsu.
Perbedaan ritme dan hasil akhir antara dua lembaga penegak hukum di wilayah hukum yang sama ini memicu sorotan tajam dari kalangan pengamat dan elemen masyarakat sipil, yang mendesak agar pengusutan tidak berhenti pada dua aktor utama saja.
Menanggapi sorotan tersebut, Humas Polres Pasuruan Kota saat mintak keterangan melalui pesan WhatsApp. Sabtu, (21/11/26), Aipda M. Junaidi, merujuk pada mekanisme koordinasi antar lembaga. Menurutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2012 antara Polri, KPK, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, instansi yang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) terlebih dahulu berhak menangani perkara apabila terdapat kesamaan objek penyelidikan.
”Sesuai SKB tahun 2012 antara Polri, KPK, dan Kejaksaan untuk penanganan korupsi, agar tidak tumpang tindih, instansi yang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) terlebih dahulu berhak menangani suatu perkara jika ada kesamaan objek penyelidikan,” ujar Aipda M. Junaidi.
Ia menambahkan, ketika pihak kejaksaan telah masuk ke tahap penanganan dan penyidikan, kepolisian tidak lagi mengambil alih kecuali terdapat perbedaan pokok perkara. “Jadi kalau kejaksaan sudah menangani dan sudah sidik, maka kepolisian tidak berhak kecuali pokok perkaranya beda,” imbuhnya.
Meski demikian, argumentasi prosedural tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik mengenai rentang waktu sejak Januari 2025 hingga Mei 2026. Secara yuridis maupun teknis penyidikan, objek perkara yang ditangani memiliki irisan kuat: pengelolaan dana hibah olahraga yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan. Pertanyaan mendasar pun mengemuka: mengapa bukti-bukti kuat seperti stempel palsu dan belanja fiktif yang berhasil dibongkar Kejaksaan dalam lima bulan tidak berujung penetapan tersangka saat awal bergulir di Polres Pasuruan Kota pada 2025, dan bagaimana status resmi langkah awal yang sempat dilakukan kepolisian sebelum Kejaksaan menerbitkan Sprinlid pada Mei 2026?
Apakah mandeknya proses di kepolisian kala itu disebabkan oleh kendala teknis pembuktian, keterbatasan audit penghitungan kerugian negara, ataukah ada faktor lain yang membuat penanganan perkara berjalan di tempat?
Ketegasan Kejari Kota Pasuruan dalam membongkar skandal senilai hampir setengah miliar rupiah ini patut diapresiasi. Namun di sisi lain, peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa SKB antar lembaga tidak boleh dimaknai sebagai alasan pembenar atas lambannya akuntabilitas publik. Dalam pemberantasan korupsi di daerah, kecepatan, ketajaman analisis bukti, serta transparansi informasi kepada masyarakat tetap menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tidak tergerus oleh tanda tanya. (Red)






