Setelah 18 Tahun Penantian, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR; Pidana Mati Koruptor Dipertahankan

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 09:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

JAKARTA, realitapublik.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menandai berakhirnya proses pembahasan dan penantian panjang selama 18 tahun.

 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa beleid ini dibangun di atas empat pilar utama dengan semangat keadilan dan pemulihan kerugian. Salah satu poin krusial yang diatur dalam regulasi tersebut adalah tetap dipertahankannya sanksi pidana berat, termasuk pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Kritik Kinerja Tata Ruang, Aliansi Poros Tengah Sesalkan Minimnya Pemahaman Komprehensif Kadis PUPR Kota Pasuruan

 

“Arsitektur hukum perampasan aset yang intinya adalah keadilan dan pemulihan. Ada 4 pilar,” ujar Habiburokhman di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

 

Habiburokhman merinci empat pilar yang menopang arsitektur hukum UU Perampasan Aset, yakni:

Pilar Pertama (Asas dan Ruang Lingkup): Mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta proporsionalitas, sekaligus memperluas ruang lingkup ke kejahatan finansial dan teknologi informasi (IT). “Dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor,” kata Habiburokhman.

Baca Juga :  Ribuan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Gelar Aksi Demonstrasi Hari Pahlawan 2026 di Berbagai Daerah

Pilar Kedua (Prosedur Presisi): Mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based) dengan pembagian kewenangan yang jelas serta pencegahan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Pilar Ketiga (Tata Kelola dan Transparansi): Menerapkan pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen yang didukung Sistem Informasi Aset.

Pilar Keempat (Restorasi Berkeadilan): Memberikan jaminan pengembalian aset kepada korban serta pelindungan yang proporsional bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Baca Juga :  Skandal Penyadapan Ilegal Targetkan RI 1, Eks Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal Resmi Ditahan

 

Dengan resmi berlakunya UU Perampasan Aset ini, diharapkan kekuatan dan daya saing Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin meningkat sejajar dengan negara-negara maju. Selain itu, para aparatur dan pejabat di seluruh tingkatan, mulai dari daerah hingga pusat diharapkan dapat bekerja secara amanah, profesional, serta menjauhi praktik korupsi agar tidak terjerat aturan tersebut. (* / Fery Eka spt)

Editor : Red

Berita Terkait

Jejak Tukar Guling Tanah Bukir 1976 Berujung di Meja Hijau PN Pasuruan, Jadwal Sidang hingga Putusan 2027 Ditetapkan
Kursi Wapres Kosong, Indonesia Memasuki Babak Baru Politik
Kritik Kinerja Tata Ruang, Aliansi Poros Tengah Sesalkan Minimnya Pemahaman Komprehensif Kadis PUPR Kota Pasuruan
Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton
Ribuan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Gelar Aksi Demonstrasi Hari Pahlawan 2026 di Berbagai Daerah
Skandal Penyadapan Ilegal Targetkan RI 1, Eks Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal Resmi Ditahan
Dugaan Penyadapan Pejabat Tinggi Negara: Polri Tetapkan 3 Tersangka
Bupati Situbondo Masuk 22 Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2026 Versi FJN
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:05 WIB

Setelah 18 Tahun Penantian, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR; Pidana Mati Koruptor Dipertahankan

Minggu, 15 November 2026 - 10:10 WIB

Kursi Wapres Kosong, Indonesia Memasuki Babak Baru Politik

Kamis, 12 November 2026 - 17:56 WIB

Kritik Kinerja Tata Ruang, Aliansi Poros Tengah Sesalkan Minimnya Pemahaman Komprehensif Kadis PUPR Kota Pasuruan

Kamis, 12 November 2026 - 17:25 WIB

Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton

Selasa, 10 November 2026 - 09:44 WIB

Ribuan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Gelar Aksi Demonstrasi Hari Pahlawan 2026 di Berbagai Daerah

Rabu, 4 November 2026 - 10:51 WIB

Skandal Penyadapan Ilegal Targetkan RI 1, Eks Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal Resmi Ditahan

Selasa, 3 November 2026 - 23:37 WIB

Dugaan Penyadapan Pejabat Tinggi Negara: Polri Tetapkan 3 Tersangka

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 13:41 WIB

Bupati Situbondo Masuk 22 Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2026 Versi FJN

Berita Terbaru