JAKARTA, realitapublik.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menandai berakhirnya proses pembahasan dan penantian panjang selama 18 tahun.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa beleid ini dibangun di atas empat pilar utama dengan semangat keadilan dan pemulihan kerugian. Salah satu poin krusial yang diatur dalam regulasi tersebut adalah tetap dipertahankannya sanksi pidana berat, termasuk pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
“Arsitektur hukum perampasan aset yang intinya adalah keadilan dan pemulihan. Ada 4 pilar,” ujar Habiburokhman di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman merinci empat pilar yang menopang arsitektur hukum UU Perampasan Aset, yakni:
Pilar Pertama (Asas dan Ruang Lingkup): Mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta proporsionalitas, sekaligus memperluas ruang lingkup ke kejahatan finansial dan teknologi informasi (IT). “Dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor,” kata Habiburokhman.
Pilar Kedua (Prosedur Presisi): Mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based) dengan pembagian kewenangan yang jelas serta pencegahan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Pilar Ketiga (Tata Kelola dan Transparansi): Menerapkan pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen yang didukung Sistem Informasi Aset.
Pilar Keempat (Restorasi Berkeadilan): Memberikan jaminan pengembalian aset kepada korban serta pelindungan yang proporsional bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Dengan resmi berlakunya UU Perampasan Aset ini, diharapkan kekuatan dan daya saing Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin meningkat sejajar dengan negara-negara maju. Selain itu, para aparatur dan pejabat di seluruh tingkatan, mulai dari daerah hingga pusat diharapkan dapat bekerja secara amanah, profesional, serta menjauhi praktik korupsi agar tidak terjerat aturan tersebut. (* / Fery Eka spt)
Editor : Red






