MANOKWARI, realitapublik.id — Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVIII/Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana, S.I.P., memimpin Workshop Administrasi Veteran Republik Indonesia (RI) dan Verifikasi Data Tahun Anggaran (TA) 2026 di Mansinam Ballroom Swiss-Belhotel, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini digelar secara hibrida melalui kombinasi luring dan daring.
Turut hadir dalam forum tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus Syors Alberth Ortisanz Marani, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Papua Barat Fredy Pata, S.E., M.Si., Kabid Minvetcad Kemhan Kol Inf Subarda Tri Wahyudi, S.I.P., serta Kafasharkan Manokwari Kol Laut (T) Teguh Trilaksana, S.E., M.Tr.Opsla.
Hadir pula Kasdim 1801 Manokwari Letkol Inf Samsir, S.Ag., Kabag Log Polresta Manokwari Kompol Sakaria Tampo, S.H., Kabid Poldagri Kesbangpol Kabupaten Manokwari H. Ramandey, S.E., Ketua DPD LVRI Papua Barat Y. Ramandey, para veteran, serta perwakilan PT Taspen dan Bank Mandiri.
Dalam kesempatan itu, Kasdam membacakan amanat Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru. Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa veteran merupakan putra-putri terbaik bangsa yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara, termasuk melalui berbagai misi perdamaian dunia.
Atas pengabdian besar tersebut, negara berkewajiban memberikan penghargaan sekaligus memastikan seluruh hak para veteran terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pangdam juga menyoroti terbitnya Peraturan Kasad Nomor 1 Tahun 2026 yang membawa sejumlah penyesuaian dalam administrasi keveteranan, khususnya pada mekanisme pendaftaran calon veteran yang melibatkan satuan kewilayahan, seperti Pasipers Kodim dan Spersdam.
“Pelaksanaannya membutuhkan kesiapan personel, pemahaman regulasi, serta ketelitian dalam verifikasi data,” pesan Pangdam dalam sambutan tertulisnya.
Selain kesiapan internal, ia menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara TNI, Pusat Veteran Bacaknas Kemhan, pemerintah daerah, PT Taspen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta instansi terkait lainnya guna mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan veteran.
Melalui workshop ini, Pangdam berharap tercipta kesamaan persepsi antarlembaga, terpetakannya berbagai kendala di lapangan, serta tersusunnya langkah solusi yang konkret.
Ia mengingatkan bahwa pengurusan administrasi keveteranan bukanlah tugas rutin semata, melainkan wujud penghormatan dan tanggung jawab moral atas jasa para pejuang bangsa. Oleh karena itu, seluruh personel diminta bekerja secara sungguh-sungguh, cermat, dan penuh tanggung jawab agar hak para veteran tersalurkan secara tepat sasaran.(*)






