Kejari Kota Malang Bantah Isu “Utusan Utara”, Modus Minta Proyek di Blimbing Menyisakan Tanda Tanya Besar

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 16:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

MALANG realitapublik.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang angkat bicara merespons pemberitaan mengenai dugaan pencatutan nama institusi dan pegawainya lewat kode sandi “Utara”. Melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) M. Khoirul Anam, korps Adhyaksa secara tegas membantah narasi permintaan jatah proyek yang beredar di ruang publik dan sejumlah media daring tersebut.

 

Klarifikasi resmi ini disampaikan pada Senin (16/11/2026) untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga akurasi informasi. Anam menekankan bahwa tudingan yang berkembang tidak berpijak pada fakta lapangan maupun alat bukti yang sah.

 

“Kami menegaskan bahwa narasi dan tudingan yang dimuat dalam pemberitaan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar,” tegas M. Khoirul Anam dalam keterangan tertulisnya.

 

Menurut Anam, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berisiko membentuk opini publik yang keliru serta mencoreng marwah lembaga dan aparatur yang bekerja sesuai koridor hukum. Pihaknya mengaku telah melakukan penelusuran internal untuk mengurai duduk perkara, tetapi belum menemukan pihak yang dapat menjelaskan maksud informasi tersebut sehingga belum bisa divalidasi.

Baca Juga :  Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik

 

Meski membantah keras, Kejari Kota Malang menyatakan tetap terbuka terhadap pengawasan publik. Anam mengapresiasi peran masyarakat, insan pers, dan pegiat antikorupsi yang turut mengawal tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Kota Malang.

 

“Partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat kami butuhkan untuk mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan hukum agar tetap bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

 

Bagi masyarakat yang memiliki data atau bukti kuat terkait dugaan penyimpangan maupun hambatan pelayanan publik, Kejari mengarahkan agar melaporkannya melalui kanal resmi SP4N-LAPOR!.

 

“Setiap laporan yang disertai bukti akurat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan transparan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi kabar yang belum terverifikasi, serta terus bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas,” kata Anam.

Baca Juga :  Menyongsong Babak Baru Desa Duwet: Aspirasi Warga di Balik Pesta Demokrasi Pilkades

 

Bantahan resmi Kejari ini berseberangan dengan laporan penelusuran yang sebelumnya diangkat Realita Publik. Pemberitaan tersebut menyoroti pergerakan dua sosok Doni dari unsur swasta dan Sandi yang disebut sebagai pegawai bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang yang sejak awal 2026 diduga menyambangi sejumlah kelurahan, kantor kecamatan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wilayah Kecamatan Blimbing disebut menjadi salah satu sasaran utama mereka.

 

Kedatangan keduanya diduga bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan untuk meminta jatah pengerjaan proyek. Proyek yang disasar bersumber dari program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang, program RT Berkelas, hingga hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Baca Juga :  ​Proyek Drainase Rp614 Juta APBD Kota Malang Diduga Langgar Kontrak, Tanpa Papan Informasi & Abaikan K3, DPUPRPKP Disorot.

 

Dalam laporan itu, istilah “Utara” disebut berfungsi sebagai kode sandi yang diasosiasikan dengan Kejari Kota Malang. Nama besar aparat penegak hukum di balik sandi itulah yang diduga membuat sebagian lurah dan pejabat di lingkungan Pemkot Malang merasa tertekan, hingga akhirnya menyerahkan pengerjaan proyek kepada Doni yang berperan sebagai operator lapangan.

 

Silang pendapat antara bantahan institusi dan temuan di lapangan ini kini menempatkan isu tersebut pada titik krusial. Publik Kota Malang menanti pembuktian yang lebih terbuka: apakah kabar ini murni pencatutan nama tanpa dasar, atau justru menyingkap celah kerawanan dalam tata kelola anggaran dan relasi kuasa di tingkat bawah agar pembangunan daerah tidak tersandera oleh intimidasi. (*)

Penulis : Bil

Editor : Red

Berita Terkait

Jejak Tukar Guling Tanah Bukir 1976 Berujung di Meja Hijau PN Pasuruan, Jadwal Sidang hingga Putusan 2027 Ditetapkan
450 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan
Serap Aspirasi Warga Tiyuh Daya Asri dan Marga Kencana, Anggota DPRD Lampung H. Putra Jaya Umar St Komitmen Kawal Kebutuhan Dasar
Aksi Demo Gempita di Tulang Bawang: Ultimatum DPRD, Desak Kasus BBM Disusut, hingga Ungkap 11 Sorotan Krusial
Menyongsong Babak Baru Desa Duwet: Aspirasi Warga di Balik Pesta Demokrasi Pilkades
Dugaan Pemalsuan Surat dan Penyerobotan Tanah Waris di Beji Pasuruan Masuk Ranah Hukum
Serap Aspirasi Warga Tiyuh Mekar Sari Jaya dan Bujung Sari Marga, Anggota DPRD Lampung H. Putra Jaya Umar Komitmen Kawal Kebutuhan Dasar
Puting Beliung Mengamuk di Tubaba: Puluhan Rumah Hancur Lebur, Ratusan Lainnya Rusak Ringan
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:34 WIB

Jejak Tukar Guling Tanah Bukir 1976 Berujung di Meja Hijau PN Pasuruan, Jadwal Sidang hingga Putusan 2027 Ditetapkan

Kamis, 19 November 2026 - 16:34 WIB

Kejari Kota Malang Bantah Isu “Utusan Utara”, Modus Minta Proyek di Blimbing Menyisakan Tanda Tanya Besar

Rabu, 18 November 2026 - 19:48 WIB

450 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan

Rabu, 18 November 2026 - 19:42 WIB

Serap Aspirasi Warga Tiyuh Daya Asri dan Marga Kencana, Anggota DPRD Lampung H. Putra Jaya Umar St Komitmen Kawal Kebutuhan Dasar

Rabu, 18 November 2026 - 19:20 WIB

Aksi Demo Gempita di Tulang Bawang: Ultimatum DPRD, Desak Kasus BBM Disusut, hingga Ungkap 11 Sorotan Krusial

Rabu, 18 November 2026 - 19:12 WIB

Menyongsong Babak Baru Desa Duwet: Aspirasi Warga di Balik Pesta Demokrasi Pilkades

Rabu, 18 November 2026 - 12:35 WIB

Dugaan Pemalsuan Surat dan Penyerobotan Tanah Waris di Beji Pasuruan Masuk Ranah Hukum

Rabu, 18 November 2026 - 06:22 WIB

Serap Aspirasi Warga Tiyuh Mekar Sari Jaya dan Bujung Sari Marga, Anggota DPRD Lampung H. Putra Jaya Umar Komitmen Kawal Kebutuhan Dasar

Berita Terbaru