MALANG realitapublik.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang angkat bicara merespons pemberitaan mengenai dugaan pencatutan nama institusi dan pegawainya lewat kode sandi “Utara”. Melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) M. Khoirul Anam, korps Adhyaksa secara tegas membantah narasi permintaan jatah proyek yang beredar di ruang publik dan sejumlah media daring tersebut.
Klarifikasi resmi ini disampaikan pada Senin (16/11/2026) untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga akurasi informasi. Anam menekankan bahwa tudingan yang berkembang tidak berpijak pada fakta lapangan maupun alat bukti yang sah.
“Kami menegaskan bahwa narasi dan tudingan yang dimuat dalam pemberitaan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar,” tegas M. Khoirul Anam dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Anam, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berisiko membentuk opini publik yang keliru serta mencoreng marwah lembaga dan aparatur yang bekerja sesuai koridor hukum. Pihaknya mengaku telah melakukan penelusuran internal untuk mengurai duduk perkara, tetapi belum menemukan pihak yang dapat menjelaskan maksud informasi tersebut sehingga belum bisa divalidasi.
Meski membantah keras, Kejari Kota Malang menyatakan tetap terbuka terhadap pengawasan publik. Anam mengapresiasi peran masyarakat, insan pers, dan pegiat antikorupsi yang turut mengawal tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Kota Malang.
“Partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat kami butuhkan untuk mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan hukum agar tetap bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang memiliki data atau bukti kuat terkait dugaan penyimpangan maupun hambatan pelayanan publik, Kejari mengarahkan agar melaporkannya melalui kanal resmi SP4N-LAPOR!.
“Setiap laporan yang disertai bukti akurat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan transparan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi kabar yang belum terverifikasi, serta terus bersinergi membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas,” kata Anam.
Bantahan resmi Kejari ini berseberangan dengan laporan penelusuran yang sebelumnya diangkat Realita Publik. Pemberitaan tersebut menyoroti pergerakan dua sosok Doni dari unsur swasta dan Sandi yang disebut sebagai pegawai bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang yang sejak awal 2026 diduga menyambangi sejumlah kelurahan, kantor kecamatan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wilayah Kecamatan Blimbing disebut menjadi salah satu sasaran utama mereka.
Kedatangan keduanya diduga bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan untuk meminta jatah pengerjaan proyek. Proyek yang disasar bersumber dari program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang, program RT Berkelas, hingga hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dalam laporan itu, istilah “Utara” disebut berfungsi sebagai kode sandi yang diasosiasikan dengan Kejari Kota Malang. Nama besar aparat penegak hukum di balik sandi itulah yang diduga membuat sebagian lurah dan pejabat di lingkungan Pemkot Malang merasa tertekan, hingga akhirnya menyerahkan pengerjaan proyek kepada Doni yang berperan sebagai operator lapangan.
Silang pendapat antara bantahan institusi dan temuan di lapangan ini kini menempatkan isu tersebut pada titik krusial. Publik Kota Malang menanti pembuktian yang lebih terbuka: apakah kabar ini murni pencatutan nama tanpa dasar, atau justru menyingkap celah kerawanan dalam tata kelola anggaran dan relasi kuasa di tingkat bawah agar pembangunan daerah tidak tersandera oleh intimidasi. (*)
Penulis : Bil
Editor : Red






