TULANG BAWANG realitapublik.id — Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita) secara resmi melayangkan pernyataan sikap keras yang ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan. Dalam aksi unjuk rasa yang dikomandoi oleh koordinator lapangan Andika dan dihadiri sedikitnya seribuan massa tersebut, Gempita menyoroti berbagai dugaan ketimpangan, pembiaran, serta kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, Rabu (18/11/2026).
Selain melayangkan ultimatum kepada DPRD Tulang Bawang terkait permohonan pemberhentian jabatan Bupati Qudrotul Ikhwan, massa juga mendesak Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk bertindak tegas atas kasus Obstruction of Justice dalam dugaan korupsi dan penyalahgunaan BBM subsidi yang diindikasi melibatkan tiga bupati (mantan/penjabat) Tulang Bawang serta sejumlah pejabat daerah.
Dalam orasinya, Andika selaku koordinator lapangan membeberkan 11 persoalan krusial di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi sorotan utama demonstrasi, mulai dari tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), konflik agraria, hingga prioritas alokasi anggaran infrastruktur dan hibah daerah.
1. Sorotan Tata Kelola BUMD dan Anggaran Kendaraan Dinas
Direktur BUMD Tersangka: Pada poin pertama, Gempita mempertanyakan alasan Bupati Qudrotul Ikhwan tidak menonaktifkan Direktur BUMD Tulang Bawang yang terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, yang bahkan berujung pada penetapan tersangka Obstruction of Justice (perintangan penyidikan) oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
Pengadaan Kendaraan Dinas Mewah: Gempita juga mengecam keras dugaan pengadaan dua unit kendaraan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati senilai Rp3.766.841.250. Pengadaan ini dinilai tidak sejalan dengan instruksi efisiensi anggaran, terlebih kendaraan mewah tersebut dikabarkan tidak pernah terlihat atau difungsikan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang sehingga menyakiti perasaan masyarakat.
2. Konflik Agraria dan Hak Plasma
Persoalan agraria turut mendominasi tuntutan massa. Aliansi ini menilai Bupati Qudrotul Ikhwan bersikap abai dan tidak responsif terhadap konflik lahan serta penggusuran sawit yang dialami warga di Gedung Meneng, yang melibatkan PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) / PT Sugar Group Companies (PT SGC).
Tuntutan serupa disuarakan terkait nasib Kelompok Tani Harapan Makmur di Kampung Tri Rejo Mulyo, Kecamatan Penawar Tama, atas sengketa lahan RTSP dengan PT Sumber Indah Perkasa (SIP). Gempita mendesak ketegasan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat atas tanah umbul di empat kecamatan (Gedung Meneng, Gedung Aji, Dente Teladas, dan Menggala) serta realisasi kewajiban kebun plasma sebesar 20%, termasuk pembentukan tim verifikasi dan penerbitan surat keputusan (SK) penetapan penerima hak.
3. Kritik Kebijakan Anggaran, Infrastruktur, dan Aset Daerah
Gempita turut menyoroti kebijakan alokasi anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran. Salah satunya adalah pembiaran terhadap infrastruktur jalan lingkungan di sekitar perkantoran Pemkab Tulang Bawang dan Kota Menggala yang mengalami kerusakan, di tengah langkah pemda mengalokasikan dana hibah renovasi bangunan kantor Kejari Menggala sebesar Rp511 juta.
Proyek pemeliharaan jalan senilai Rp14 miliar di Rengas Cendung, Menggala, turut mendapat sorotan tajam dan diminta untuk diaudit oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena dinilai mengabaikan prioritas kebutuhan publik yang lebih mendesak.
“Di sektor aset daerah, kami Gempita mengkritik kebijakan penghibahan aset eks Universitas Megow Pak yang dibarengi dengan kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp43 miliar, serta terbengkalainya fasilitas SPBU milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya yang mengalami kerusakan tanpa ada upaya perbaikan yang signifikan selama hampir empat tahun kepemimpinan bupati,” ujar Andika.
4. Desakan Keterlibatan Pemerintah Pusat dan APH
Melalui pernyataan sikap ini, Gempita secara khusus memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta lembaga penegak hukum nasional seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI untuk segera turun tangan. Mereka mendesak agar dilakukan penyelidikan mendalam, audit, serta evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan hukum dan kebijakan di Kabupaten Tulang Bawang demi tegaknya keadilan bagi masyarakat. (*)






