PASURUAN , realitapublik.id — Kasus dugaan kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum guru di salah satu SDN di Kota Pasuruan memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Sebagai bentuk respons atas keresahan publik, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Audensi LSM JawaPes mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak penanganan kasus secara tegas.
Dalam audiensi tersebut, terungkap bahwa oknum pendidik tersebut diduga tidak hanya melakukan kekerasan fisik dan melontarkan perkataan kasar, tetapi juga melakukan tindakan asusila terhadap muridnya. Kasus ini dinilai telah mencoreng marwah dunia pendidikan serta meninggalkan trauma mendalam bagi para korban yang notabene adalah anak-anak.
Menanggapi desakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan menyatakan telah mengambil langkah cepat. Oknum guru yang bersangkutan langsung ditarik dari sekolah tempatnya mengajar dan dibebastugaskan dari seluruh kegiatan belajar mengajar.
Langkah lanjutan turut diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang telah melakukan pemanggilan resmi terhadap yang bersangkutan pada 16 November lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum guru tersebut berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perwakilan Audensi JawaPes, Sugeng Sumiaji, menegaskan bahwa kedatangan mereka murni untuk menyuarakan aspirasi masyarakat demi menegakkan keadilan dan melindungi moral dunia pendidikan.
”Kami datang sebagai bentuk aspirasi masyarakat terhadap kasus pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh oknum pendidik, di mana yang bersangkutan diduga melakukan kekerasan sekaligus tindakan asusila,” ujar Sugeng LSM JawaPes
Selain menuntut sanksi tegas, pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan agar lebih selektif dalam proses seleksi dan pengangkatan PPPK di masa mendatang guna mencegah terulangnya kasus serupa.
”Kami dengan tegas meminta Dinas Pendidikan untuk memecat oknum tersebut agar memberikan efek jera serta menjadi pembelajaran bersama,” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, proses pemutusan kontrak kerja masih berada dalam tahap koordinasi intensif antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kota Pasuruan. Masyarakat luas berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan, tuntas, dan berpihak pada pemulihan mental anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.(SN)






