Tubaba, realitapublik.id – Ratusan wartawan yang tergabung dalam Media Tubaba Bersatu (MTB) akan gelar aksi damai pada Senin 9 september 2025 mendatang. Demikian Rico Rivaldi, S.H selaku Koordinator Aksi Damai menyampaikan kepada media, Sabtu, 6 September 2025, di Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung.
Rico Rivaldi mengatakan, sebelum ke lokasi aksi damai, rencananya untuk titik kumpul massa aksi akan berkumpul dulu di Simpang Tiga, Tiyuh Panaragan (Tugu Scorpio).
“Aksi damai rencananya di dua titik, yaitu di depan kantor Dinas Kominfo dan gedung DPRD Tubaba,” ujarnya.
Aksi damai ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi temen-teman jurnalis dari berbagai perwakilan perusahaan pers yang menilai realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tubaba sejak tahun 2024-2025, terindikasi banyak kejanggalan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Adanya kejanggalan itulah sehingga ratusan lebih jurnalis dari berbagai media yang sudah menjalin kerjasama (MoU) dengan Pemda Kabupaten Tubaba, merasa kecewa dan dirugikan oleh oknum pejabat pada Dinas Kominfo Tubaba.
“Ratusan jurnalis semuanya sangat kecewa dengan kinerja Kadis Kominfo yang baru kemarin sudah dirolling pindah tugas jadi Asisten ll,” ujar Rico Rivaldi.
Disamping itu, Kabid Kominfo Tubaba yang saat menjabat, juga agar dapat segera dievaluasi kinerjanya. “Hak-hak kami tidak direalisasikan, dan masih banyak tuntutan-tuntutan kami,” ujarnya.
Hal senada, juga disampaikan Sekretaris MTB, Riki Sanjaya. Ia mengatakan bahwa terkait rencana aksi damai ini, pihaknya sudah melayangkan surat tembusan secara resmi kepada Polres, Kejari, DPRD, Dinas Kominfo, dan Bupati Tubaba.
“Hari ini surat-surat tebusan sudah kami serahkan ataupun sampaikan kepada pihak -pihak terkait, agenda aksi damai itu ada beberapa poin tuntutan teman-teman jurnalis yang merasa dirugikan oleh pihak Diskominfo Tubaba,” ujarnya.
Berikut point tuntutan jurnalis yang tergabung MTB yang akan disampaikan pada saat aksi damai:
1. Bupati Tulang Bawang Barat Ir. Novriwan Jaya.SP. dapat segera melakukan evaluasi kinerja dan mengganti pejabat yang ada di Dinas Kominfo Tubaba.
2. Media Tubaba Bersatu meminta kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Tipikor Polres Tulang Bawang Barat untuk mengaudit serta mengusut anggaran Dinas Kominfo Tubaba pada APBD tahun 2024-2025.
3. Meminta agar anggaran Kominfo Tubaba transparan, adil dan merata.
4. Apabila Kominfo tidak mampu mengelola kerja sama media, kami meminta anggaran kerja sama media untuk bisa dikembalikan lagi ke SKPD masing-masing.
5.Meminta Kepada Bupati agar Kominfo Tubaba tidak membuat aturan yang rumit untuk menjalin kerja sama antara media dan Pemerintah.(*)
Penulis : Rodi Sandra
