TULANG BAWANG BARAT, Realitapublik.id — Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat sorotan tajam dari sejumlah wali murid di SD Negeri 24 Tiyuh Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Penyelenggaraan program ini diduga tidak sinkron antara anggaran yang dialokasikan dengan porsi menu yang diterima siswa.
Keluhan mencuat pada Senin (23/02/2026), saat para siswa membawa pulang paket makanan “kering” yang diklaim sebagai jatah selama tiga hari di tengah bulan suci Ramadhan 1447 H.
Menu Minimalis untuk Tiga Hari
Sejumlah wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan rasa kecewa setelah melihat isi paket makanan tersebut. Menurut mereka, kuantitas dan kualitas menu yang diberikan sangat jauh dari harapan untuk mendukung pemenuhan gizi anak.
“Anak kami pulang membawa jatah untuk tiga hari, isinya cuma: 2 butir telur rebus, 2 sayap ayam, 1 susu kotak, 1 buah apel, 1 buah jeruk, dan 3 butir kurma. Secara nalar, nilai dari porsi ini sangat tidak wajar jika disebut sebagai jatah tiga hari sesuai anggaran yang ada,” ungkap salah satu wali murid kepada awak media.
Para orang tua membandingkan kondisi sebelumnya. Jika sebelum Ramadhan siswa mendapatkan nasi beserta lauk-pauk lengkap setiap hari, sistem yang diubah menjadi paket “makanan kering” tiga hari sekali ini dinilai sebagai penurunan kualitas yang signifikan.
[Image showing a plastic bag containing minimal food items (2 eggs, 2 chicken wings, fruit, and milk) intended as a 3-day nutritional ration for students]
Pihak Sekolah Benarkan Paket untuk Tiga Hari
Dikonfirmasi di lokasi, beberapa guru di SDN 24 Tumijajar membenarkan bahwa paket yang dibawa pulang oleh siswa tersebut memang merupakan distribusi jatah makanan bergizi untuk jangka waktu tiga hari.
“Iya benar, itu untuk jatah selama tiga hari,” ujar salah satu guru singkat saat ditemui jurnalis Realitapublik.id di sekolah setempat.
Mendesak Evaluasi Penyelenggara SPPG
Kondisi ini memicu kekhawatiran para orang tua bahwa program strategis pemerintah pusat ini bisa terhambat atau menyimpang di tingkat pelaksana. Wali murid mendesak Pemerintah Daerah Tubaba dan instansi terkait untuk melakukan audit serta evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) atau pihak penyelenggara yang ditunjuk.
“Kami harap pemerintah daerah segera turun tangan mengevaluasi pihak penyelenggara. Jangan sampai program mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto ini justru dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan dengan mengurangi hak gizi anak-anak kami,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara program MBG di wilayah Kecamatan Tumijajar belum memberikan keterangan resmi maupun konfirmasi terkait alasan perubahan menu menjadi paket kering serta besaran standar biaya per porsi yang diterapkan di lapangan.
Penulis : Rody Sandra
Editor : Chu
