Kiai Kampung Bakal Gelar Doa Bersama dan Undang Presiden Terpilih Prabowo Subianto 

- Jurnalis

Jumat, 7 Juni 2024 - 09:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Dr Satya Widya Yudha.

i

Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Dr Satya Widya Yudha.

JAKARTA – Mujadalah Kiai Kampung (MKK) akan menggelar doa bersama dan Tazkirah (pemberitahuan/pengingat) yang akan diikuti oleh para ulama dan kiai Kampung se-Indonesia.

 

Acara akan dilaksanakan di Malang dan akan diikuti secara online di puluhan daerah di Indonesia.

 

Diupayakan hadir dalam acara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto.

 

Menurut Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Dr Satya Widya Yudha, Kamis 6 Juni 2024, saat mendampingi penggagas Mujadalah Kiai Kampung, Habib Najib Salim Atamimi, bahwa doa bersama dan Tazkirah itu akan digelar di Kastil Atamimi, Kota Malang, pada 9 Juni 2024, pada pukul 09.00 WIB.

 

Menurut Satya, sebelumnya Mujadalah Kiai Kampung menggelar acara pertemuan dengan beberapa calon Presiden.

 

Hadir dalam pertemuan itu, calon Presiden Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

 

Keduanya menjabarkan visi misi dan programnya jika terpilih jadi Presiden.

Baca Juga :  Alasan Kesehatan, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Deyang Mengundurkan Diri

 

Untuk Prabowo Subianto, yang kini terpilih jadi Presiden RI, banyak menyampaikan soal pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat dan negara.

 

“Program yang dijanjikan itu, mulai terlihat dan direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan nantinya akan berlanjut ke Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata di Jakarta dalam siaran tertulisnya.

 

 

Langkah tersebut jelas Satya, disambut baik oleh banyak pihak. Terutama oleh Mujadalah Kiai Kampung (MKK).

 

Pengelolaan kekayaan alam atau izin tambah juga sudah diberikan kepada badan usaha milik organisasi masyarakat atau keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

 

 

“Jika dikelola oleh badan usaha, jelas akan dikelola secara profesional. Dampaknya jelas pada kesejahteraan rakyat,” kata Anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia periode 2020-2025 ini.

 

Di organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, ada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga pengentasan kemiskinan.

Baca Juga :  Dugaan Keretakan Hubungan Berujung Pergeseran Sekda Kota Malang, Kebijakan Manajemen Talenta Jadi Sorotan

 

Jika ormas sudah mengelola kekayaan alam Indonesia dengan baik dan profesional, jelas akan berefek pada kesejahteraan rakyat.

 

“Hal itu sudah salah satu realisasi dari janji atau komitmen Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk menyejahterakan rakyat dan menambah pendapatan negara melalui pajak atau non pajak. Angin segar ini harus disambut baik dan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas Satya.

 

Diketahui, dalam pertemuan pertama Mujadalah Kiai Kampung ada resolusi Kiai Kampung diantarnya, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, melalui dialog dan konsultasi publik yang intensif, serta menerapkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat dari masyarakat.

 

Mekanisme tersebut bisa diwujudkan berupa pembentukan badan atau lembaga khusus yang menjadi kanal dan jembatan bagi proses komunikasi dua arah yang sehat dan bermartabat di lingkup istana dan episentrum pemerintahan.

Baca Juga :  Pemerintah Pertahankan Tarif Listrik Kuartal III 2026 demi Stabilitas Ekonomi

 

Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih membantu mengefektifkan peran kementerian dan lembaga yang secara resmi mendapatkan tugas dan fungsi mengatasi kemiskinan di pedesaan.

 

Dengan mengimplementasikan solusi tersebut, terutama dalam jangka pendek pemerintahan, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat di pedesaan agar benar-benar tercapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

 

“Dalam doa bersama dan Tazkirah ini, para ulama, tokoh-tokoh, serta Kiai Kampung di Indonesia mendoakan pemerintahan baru bisa lebih baik dalam menjalankan tugas negara. Membawa berkah dan kesejahteraan bagi rakyat dan negara. Kekayaan alam Indonesia bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat dan negara,” tegas Satya. (*)

Penulis : Saiful

Berita Terkait

BGN Usut 5.355 SPPG Diduga Melanggar Usai Terima Data Kertas Kerja Audit Kejagung
Bupati Anom Kena OTT KPK, Nurkholes Resmi Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pemalang
Dugaan Keretakan Hubungan Berujung Pergeseran Sekda Kota Malang, Kebijakan Manajemen Talenta Jadi Sorotan
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah KPR Sejahtera FLPP
Tiba di Gedung Merah Putih, Istri Bupati Pemalang dan Rombongan Jalani Pemeriksaan KPK
Standar Internasional! RSUD Bangil Raih Platinum Award WSO atas Layanan Stroke
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik
BGN Tegaskan Dapur MBG Dilarang Gunakan Barang Bersubsidi, Sanksi Penutupan Menanti
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 12:47 WIB

BGN Usut 5.355 SPPG Diduga Melanggar Usai Terima Data Kertas Kerja Audit Kejagung

Minggu, 2 Agustus 2026 - 12:30 WIB

Bupati Anom Kena OTT KPK, Nurkholes Resmi Ditunjuk Jadi Plt Bupati Pemalang

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 19:19 WIB

Dugaan Keretakan Hubungan Berujung Pergeseran Sekda Kota Malang, Kebijakan Manajemen Talenta Jadi Sorotan

Jumat, 31 Juli 2026 - 01:41 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 62 Ribu Rumah KPR Sejahtera FLPP

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:56 WIB

Tiba di Gedung Merah Putih, Istri Bupati Pemalang dan Rombongan Jalani Pemeriksaan KPK

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:34 WIB

Standar Internasional! RSUD Bangil Raih Platinum Award WSO atas Layanan Stroke

Rabu, 29 Juli 2026 - 05:03 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik

Senin, 27 Juli 2026 - 19:58 WIB

BGN Tegaskan Dapur MBG Dilarang Gunakan Barang Bersubsidi, Sanksi Penutupan Menanti

Berita Terbaru