PASURUAN realitapublik.id — Pelaksanaan proyek pemasangan saluran air pracetak (U-ditch) di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, memicu sorotan tajam dari publik. Pasalnya, pengerjaan infrastruktur drainase di lokasi tersebut disinyalir kuat mengabaikan asas keterbukaan informasi publik dan dikerjakan secara terburu-buru serta asal jadi.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (10/10/2026), tidak ditemukannya papan nama proyek di area pekerjaan membuat warga maupun pengawas independen kesulitan untuk mengetahui detail kegiatan yang dikerjakan oleh CV mana serta besaran pagu anggaran yang digelontorkan. Padahal, papan informasi yang idealnya memuat besaran anggaran, sumber dana, pelaksana kontraktor, hingga durasi masa kerja merupakan kewajiban yang wajib dipasang di lokasi proyek.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa pengerjaan drainase tersebut tergolong sebagai “proyek siluman” yang secara terang-terangan menabrak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Tak hanya persoalan transparansi yang mandek, kualitas pengerjaan fisik di lapangan pun tak luput dari kritikan pedas warga. Pemasangan gorong-gorong U-ditch dinilai dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan standar teknis konstruksi yang memadai, seperti penyiapan lantai kerja yang kokoh serta pembersihan dasar galian dari genangan air.
“Proyek ini dibiayai dari uang rakyat. Sangat disayangkan kalau sejak awal tidak transparan dan pengerjaannya terkesan mengejar waktu tanpa memperhatikan mutu kualitas pekerjaan, sedangkan yang dipasang U-ditch itu banyak tergenang air. Kita berhak tahu berapa anggaran yang digelontorkan dinas terkait,” ujar salah seorang warga setempat dengan nada geram yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya disitu, U-ditch bermerk SBC kwalitas dipertanyakan apakah sesuai spek dalam RAB? karena kondisi remuk dan retak tetap dipasang. Serta pasir yang penuh bebatuan kerikil seperti pasir diambil dari sungai, tanpa penyaringan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum memberikan konfirmasi resmi mengenai nihilnya papan nama proyek serta dugaan ketidaksesuaian teknis di lokasi pengerjaan.
Warga kini mendesak agar pihak dinas terkait segera turun tangan ke lapangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta pengawasan ketat. Langkah ini diharapkan mampu mencegah proyek penataan lingkungan tersebut agar tidak berujung merugikan masyarakat luas di kemudian hari. (*)
Editor : Red
