PASURUAN, realitapublik.id — Kasus dugaan praktik pemalsuan dokumen administrasi desa kembali mencuat di Kabupaten Pasuruan. Sorotan tajam dan langkah hukum tegas diarahkan kepada oknum perangkat Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, yang diduga terlibat dalam penerbitan surat keterangan palsu serta penyerobotan dan penjualan tanah waris tanpa izin ahli waris yang sah.
Kasus ini resmi bergulir ke ranah hukum setelah tim kuasa hukum dari Kantor Hukum ARDE & PARTNER / LBH KAI, yang mewakili klien bernama Tiami, melayangkan Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Polres Pasuruan pada Senin (16/11/2026).
Permasalahan bermula dari temuan ketidaksesuaian prosedur administratif atas penerbitan surat keterangan oleh oknum perangkat desa berinisial K. Oknum tersebut menerbitkan surat keterangan bernomor Reg: 470/37/4.24.302.02.06/2026 tertanggal 27 Januari 2026, yang menyatakan bahwa Miskat alias Djuri Said merupakan identitas satu orang yang sama.
Namun, berdasarkan surat klarifikasi resmi dari Kepala Desa Gununggangsir, H. Mohammad Yasin, tertanggal 12 November 2026, ditegaskan bahwa surat yang dikeluarkan oleh oknum perangkat desa tersebut tidak benar, cacat hukum, serta dibuat tanpa izin dan sepengetahuan Kepala Desa.
Ironisnya, surat keterangan ilegal tersebut diduga sengaja digunakan untuk memuluskan proses peralihan hak atas tanah waris milik almarhum Miskat alias Djuri Said (tercatat dalam Buku Letter C No. 584) seluas ratusan meter persegi. Tanah tersebut kini diduga telah terjual dan dialihkan kepada sejumlah pihak—di antaranya Hasim, Suwarni, Paiman, dan Djamah—tanpa sepengetahuan maupun persetujuan ahli waris yang sah. Selain itu, tanah tersebut juga diduga sedang dalam proses pengurusan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa setempat.
Tim kuasa hukum pelapor, Solikhul Aris, S.H. dan Irfan Budi Dermawan, CPL, menegaskan bahwa tindakan oknum aparatur desa tersebut tidak hanya melanggar etika birokrasi, tetapi telah masuk ke dalam ranah pidana murni.
Tindakan tersebut berpotensi dijerat dengan:
* Pasal 263 KUHP / Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023: Terkait pemalsuan surat otentik atau memberikan keterangan palsu yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 atau 8 tahun.
* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengenai larangan bagi perangkat desa untuk menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
Selain itu, kuasa hukum juga menduga adanya indikasi praktik mafia tanah atau jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah hukum serta kolusi dengan oknum pejabat desa untuk merampas aset tanah warga, khususnya yang pemiliknya telah lanjut usia atau belum bersertifikat.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pegiat transparansi publik di Kabupaten Pasuruan mendesak agar aparat penegak hukum (APH) di Polres Pasuruan segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Langkah tegas dipandang perlu untuk memberikan efek jera, membersihkan birokrasi desa dari unsur penyalahgunaan wewenang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak
Pemerintah Desa Gunung gangsir maupun instansi terkait di tingkat kecamatan masih dalam upaya konfirmasi guna memberikan klarifikasi resmi lebih lanjut.(SN)






