Pasuruan,realitapublik.id — Sengketa panjang tukar-menukar tanah di Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang bermula sejak 1976 kini bergulir di meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan. Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bernomor 33/Pdt.G/2026/PN Psr tersebut memasuki agenda penyusunan court calendar sekaligus penyerahan jawaban gugatan, Kamis (19/11/2026).
Gugatan ini menyeret Pemerintah Kota Pasuruan cq Wali Kota Pasuruan, Camat Gadingrejo Kota Pasuruan, Lurah Bukir Kota Pasuruan, serta Subaidah. Persidangan yang digelar di Ruang Cakra setelah mediasi dinyatakan gagal itu dihadiri kuasa penggugat 1 dan 2, sedangkan tergugat 4 tercatat tidak hadir pada sidang sebelumnya dan kuasa turut tergugat juga tidak hadir.
Menurut penuturan pihak keluarga/ahli waris, peristiwa bermula pada 1976 ketika Desa Bukir masih berada dalam wilayah kabupaten. Saat itu, lahan milik Mbah Juna seluas 1.160 meter persegi (0,116 hektare) di dekat akses jalan ditukar dengan sebidang sawah seluas 1.600 meter persegi yang dinilai subur karena dekat dam atau aliran air.
Kesepakatan tersebut terjalin melalui perantara adik misan Mbah Juna bersama perangkat kelurahan yang dipimpin Pak Lurah Yadi, demi memenuhi kebutuhan lahan strategis untuk pendopo pelayanan masyarakat. Proses tukar-menukar itu turut disaksikan ibu Mbah Juna, Mbah Rohma, serta menantu Mbah Juna, Mbah Ali, yang merupakan ayah para penggugat.
Sejak kesepakatan berjalan, lahan bekas milik Mbah Juna didirikan pendopo berbentuk joglo untuk pelayanan masyarakat, sementara sawah garapan diolah keluarga hingga dilanjutkan ke generasi berikutnya, seperti Pak Toyib dan Pak Munif. Namun, menjelang tahun 2000 hingga wilayah tersebut masuk ke pemerintahan kota, upaya menanyakan kejelasan surat-menyurat berulang kali tersendat mulai dari janji proses lisan hingga berkas yang kerap hilang dan harus dibuat ulang saat diurus ke bagian pemerintahan, hukum, maupun aset.
Pihak keluarga juga menyebut sempat berkonsultasi dengan kepala daerah dan berganti kuasa hukum hingga tiga kali mulai dari Malang hingga Surabaya namun upaya tersebut baru sebatas mediasi di luar persidangan akibat keterbatasan biaya. Pada 2012, Mbah Juna melayangkan surat resmi melalui kuasa hukum terkait penerbitan surat dan peringatan menempuh jalur hukum. Keluarga mengaku tidak pernah memperoleh tembusan tindak lanjut surat tersebut, hingga kemudian baru mengetahui dari resume adanya surat menyurat lurah kepada wali kota, pembentukan tim kajian, pelaporan ke DPRD untuk regulasi, hingga terbitnya SK dan ketentuan lainnya.
Dalam persidangan, majelis hakim menegaskan tahapan jawab-menjawab perkara perdata ini dilaksanakan secara elektronik melalui e-Court dengan kesempatan unggah masing-masing satu kali. Jawaban tergugat dan turut tergugat diunggah melalui e-Court untuk diverifikasi majelis hakim paling lambat pukul 14.00 WIB agar dapat diunduh dan dipelajari pihak penggugat.
Majelis hakim juga menetapkan batas tunggu kehadiran pada agenda pembuktian surat dan pemeriksaan saksi maksimal pukul 12.00 WIB. Lewat dari batas waktu tersebut tanpa konfirmasi atau alasan yang sah seperti surat sakit atau surat tugas resmi bagi perwakilan instansi maka hak pada jadwal terkait akan dilewatkan.
Adapun rangkaian court calendar perkara nomor 33/Pdt.G/2026/PN Psr yang disepakati dalam persidangan meliputi:
* 19 November 2026: Agenda jawaban gugatan dan penyusunan court calendar.
* 26 November 2026: Pengunggahan replik penggugat via e-Court paling lambat pukul 14.00 WIB (dispensasi pengulangan satu kali pada minggu berikutnya hanya jika terjadi error jaringan e-Court hingga pukul 14.00 WIB).
* 3 Desember 2026: Pengunggahan duplik tergugat dan turut tergugat via e-Court.
* 10 Desember 2026: Pemeriksaan alat bukti surat para pihak (surat yang telah dilegalisasi, batas unggah/pengajuan pukul 14.00 WIB).
* 14 Desember 2026 (Senin): Pemeriksaan Setempat (PS) objek perkara.
* 23 Desember 2026 (Rabu): Pemeriksaan saksi pertama pihak penggugat.
* 7 Januari 2027: Pemeriksaan saksi kedua pihak penggugat.
* 14 Januari 2027: Pemeriksaan saksi pertama pihak tergugat dan turut tergugat.
* 21 Januari 2027: Pemeriksaan saksi kedua pihak tergugat dan turut tergugat.
* 28 Januari 2027: Waktu tambahan/cadangan satu hari apabila diperlukan.
* 4 Februari 2027: Penyampaian kesimpulan para pihak via e-Court tanpa kehadiran langsung di ruang sidang.
* 18 Februari 2027: Pembacaan putusan.
Majelis hakim menyatakan persidangan akan terus berjalan hingga tahap putusan dan menunda sidang ke Kamis,
* 26 November 2026 untuk agenda replik secara e-Court.
Majelis hakim menyatakan persidangan akan terus berjalan hingga tahap putusan dan menunda sidang ke Kamis, 26 November 2026 untuk agenda replik secara e-Court. (SN/chu)






