JAKARTA realitapublik.id – Mujadalah Kiai Kampung (MKK), secara lantang sangat mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto, yang secara lantang menegaskan, siap menghilangkan dan berantas budaya korupsi yang ada di Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato memperingati Hari Buruh Internasional (May Day 2025), di Lapangan Monas Jakarta Pusat pada Kamis 1 Mei 2025.
“Saudara-saudara sekalian, Pemerintahan yang saya pimpin, bertekad, untuk berusaha menghilangkan budaya korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu, ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat,” tegas Presiden RI.
Komitmen dan kesediaan Prabowo untuk menghadapi tantangan apapun dengan menyatakan kesiapannya untuk “mati” demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
“Saya setiap hari diejek, tiap hari diancam, setiap hari macam-macam. Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya,” Lantang Prabowo Subianto.
Menurut pendiri Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Najib Salim Atamimi, bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto itu adalah kabar baik untuk bangsa dan rakyat Indonesia merupakan komitmen yang luar biasa dari Presiden Prabowo.
“Budaya koruptif, memang harus segara dihilangkan, diberantas dari Indonesia,” kata Najib, Kamis 1 Mei 2025 dalam siaran tertulisnya.
Langkah dan niat suci Presiden Prabowo itu, harus didukung semua pihak, semua rakyat Indonesia, terutama lembaga penegak hukum, seperti lembaga KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri serta lembaga negara lainnya.
Najib menyebutkan lembaga seperti KPK dan Kejaksaan Agung sebagai contoh lembaga yang akan dipimpin oleh “Kiai Kampung” jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Jika lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, tidak siap menjalankan komitmen dan perintah Presiden Prabowo, Mujadalah Kiai Kampung yang akan memimpin lembaga yang menangani pemberantasan korupsi itu. Seperti KPK, Kejaksaan Agung dan lembaga terkait lainnya,” ujar Najib.
Arti kata Najib, Mujadalah Kiai Kampung, meminta KPK, Kejagung dan lembaga pemberantasan korupsi lainnya, untuk betul-betul serius menangani tindak pidana korupsi yang membahayakan bangsa Indonesia.
“Regulasinya harus dibenahi, oknum pejabatnya harus betul-betul bekerja untuk bangsa dan rakyat. Jangan tebang pilih dan mudah disuap atau bermain-main dengan kasus korupsi,” ucapnya.
“Uang negara yang dikorupsi para koruptor harus dikembalikan kepada negara yang nantinya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” imbuh Najib.
Pernyataan Najib menekankan pentingnya kesadaran kolektif antara pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menghilangkan budaya korupsi.
“Pejabat negara yang terbukti korupsi, harus segara diganti. Jabatannya harus diganti pejabat yang bersih dari perilaku korupsi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran penting partai politik sebagai pelopor dalam memberantas korupsi, menunjukkan bahwa partai politik harus menjadi contoh dan memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Demikian juga ditubuh partai politik. Harus jadi teladan rakyat. Partai harus bersih dari perilaku korupsi,” kata Najib.
Pernyataan Najib menekankan bahwa memperbaiki bangsa Indonesia bukanlah tugas pemerintah dan Presiden saja, melainkan membutuhkan partisipasi dan kontribusi dari semua pihak, termasuk rakyat dan berbagai elemen masyarakat.
“Seluruh rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban bagaimana negara Indonesia ini bermartabat di mata dunia, jadi negara maju dan sejahtera,” Pungkasnya. (*)
Penulis : Saifullah
Editor : Chu
