Ketua Umum LSM Jawapes Ajukan Solusi Damai untuk Konflik Internal, Tegas Tindak Oknum Penyalahguna Atribut

- Jurnalis

Sabtu, 5 Juli 2025 - 10:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SIDOARJO realitapublik.id – Ketua Umum LSM Jawapes, H. Edy Rudyanto (Etar) juga ketua PERADI Sidoarjo, mengajak untuk menyelesaikan konflik internal dengan cara yang santun dan tidak memperkeruh suasana di media sosial. Saptu (5/7/25)

 

Beliau mengusulkan penyelesaian masalah melalui diskusi dan komunikasi yang konstruktif, serta menawarkan diri untuk bertemu dan membahas masalah tersebut secara langsung untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama.

 

“Hal begini jangan di buat ramai dan saling serang di medsos” kan bisa diselesaikan, bahkan saya sanggup hadir ke kabupaten pasuruan atau sebaliknya, dan saya siap diskusi dimanapun,” ujarnya.

Baca Juga :  Kodam XVIII/Kasuari Berduka, Prajurit Brigif 26/GP Pratu Andi Syarif Bugis Meninggal Dunia

 

Etar menegaskan bahwa oknum yang menyalahgunakan atribut LSM Jawapes harus ditindak tegas, bahkan jika perlu dengan menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, bagi anggota yang menjalankan tugas dan amanah dengan benar, Etar menyatakan dukungannya.

 

“Jika ada oknum yang memakai dan mengunakan atribut nama jawapes dengan sengaja dan dibuat kriminal atau hal lain yang bertentangan dengan hukum saya akan tindak dengan tegas,” jelas Etar.

 

Ia mengatakan, Jawapes sudah mengambil langkah yang kongkrit dalam melakukan perubahan akte bahkan sedari tahun 2017 sekjen sudah berusaha mengundang para pihak lalu pada endingnya tidak ada masalah, sesuai petunjuk Rapat Munas ditahun 2024 dilanjutkan perubahan akte dan sudah disahkan oleh Kemen KUM HAM RI.

Baca Juga :  Bentengi Diri dari Korupsi, Pejabat Struktural Kecamatan Suboh Ikuti Program PADI KPK

 

Ia menyebutkan bahwa LSM Jawapes telah melakukan langkah-langkah kongkrit untuk melakukan perubahan akte sejak tahun 2017. Sekretaris Jenderal telah berusaha mengundang berbagai pihak untuk membahas perubahan tersebut. Berdasarkan petunjuk Rapat Munas pada tahun 2024, perubahan akte dilanjutkan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenKumham) RI.

 

Baca Juga :  Penyidik Polres Pasuruan Kota Beberkan Perkembangan Penanganan Kasus UU ITE yang Menyeret Wanita Mengaku Wartawati

“Bahkan sudah saya daftarkan HAKI hak merk dan hak paten logo, jadi sekali lagi saya tegaskan siapapun yang memakai atribut jawapes dan digunakan dengan tidak sesuai AD ART akan saya tindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku,” lantangnya.

 

“Jika memang ada masalah pribadi diantara pengurus sebelumnya mohon diselesaikan secara pribadi, tidak bisa sembarangan dalam menyikapi, jika ada pihak yang tidak puas mari kita mengadakan diskusi supaya masalah internal pribadi ini tidak berkepanjangan, jika para pihak berkenan datang bertemu dengan saya monggo kami Welcome alamat kami jelas,” pungkasnya.

Penulis : Ko/Chu

Editor : Red

Berita Terkait

Mengawal Ekonomi Berkeadilan, Aprohan Jadi Pemateri Seminar Nasional Gema Jurnalistik FEB Unila
Antisipasi Pemalsuan Status Perkawinan, Ribuan Blangko Nikah Dimusnahkan di Bandar Lampung
Gudang Solar Ilegal di Krapyak Lor Digerebek, Polisi Sita Hampir 10 Ton BBM Subsidi
Dugaan Penyadapan Pejabat Tinggi Negara: Polri Tetapkan 3 Tersangka
Menuntut Kepastian Hukum Satu Dekade, Sidang Praperadilan Kasus Mangkrak Lahan Bukir di PN Pasuruan Masuki Agenda Pembuktian
Di Balik Korupsi 10 Proyek PALI: KPAK Desak Jaksa Bongkar Aktor Intelektual
Mengabdi untuk Pendidikan dan Bangsa, Ini Rekam Jejak Panjang Prof. Warsito
Bentengi Diri dari Korupsi, Pejabat Struktural Kecamatan Suboh Ikuti Program PADI KPK
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 23:52 WIB

Mengawal Ekonomi Berkeadilan, Aprohan Jadi Pemateri Seminar Nasional Gema Jurnalistik FEB Unila

Rabu, 4 November 2026 - 14:58 WIB

Antisipasi Pemalsuan Status Perkawinan, Ribuan Blangko Nikah Dimusnahkan di Bandar Lampung

Rabu, 4 November 2026 - 10:56 WIB

Gudang Solar Ilegal di Krapyak Lor Digerebek, Polisi Sita Hampir 10 Ton BBM Subsidi

Selasa, 3 November 2026 - 23:37 WIB

Dugaan Penyadapan Pejabat Tinggi Negara: Polri Tetapkan 3 Tersangka

Selasa, 3 November 2026 - 17:14 WIB

Menuntut Kepastian Hukum Satu Dekade, Sidang Praperadilan Kasus Mangkrak Lahan Bukir di PN Pasuruan Masuki Agenda Pembuktian

Selasa, 3 November 2026 - 13:36 WIB

Di Balik Korupsi 10 Proyek PALI: KPAK Desak Jaksa Bongkar Aktor Intelektual

Senin, 2 November 2026 - 14:22 WIB

Mengabdi untuk Pendidikan dan Bangsa, Ini Rekam Jejak Panjang Prof. Warsito

Senin, 2 November 2026 - 12:33 WIB

Bentengi Diri dari Korupsi, Pejabat Struktural Kecamatan Suboh Ikuti Program PADI KPK

Berita Terbaru