KEBUMEN realitapublik.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kebumen menjadi sorotan tajam dalam audiensi yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gardu Prabowo Kebumen dan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung DPRD Kebumen. Alih-alih mendapatkan dukungan, pertemuan tersebut justru mengungkap konflik internal program dan kritik keras DPRD terkait implementasi dan transparansi di lapangan.
Delegasi Gardu Prabowo dan SPPG diterima oleh seluruh jajaran pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi A, B, C, dan D.
Ketua DPC Gardu Prabowo Kebumen, Wahyudin, didampingi Sekretaris Elis Linda, menekankan kepada legislatif bahwa kualitas gizi adalah fondasi program MBG untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas.
“Kami tegaskan, harga Rp10.000 per porsi yang sudah ditentukan berdasarkan kalkulasi Ahli Gizi tidak boleh ditawar atau dinegosiasi,” ujar Wahyudin. Ia menambahkan bahwa penawaran harga yang lebih rendah hanya akan mencederai mutu dan tujuan utama program.
Elis L. Kirana (Sekretaris) meminta DPRD mengawal peran vital SPPG, mulai dari pendataan hingga distribusi, serta memastikan komposisi nutrisi dan harga pokok sesuai rekomendasi Ahli Gizi.
Di tengah pembahasan komitmen kualitas, delegasi GARDU Prabowo dikritik keras atas laporan temuan cacing dan ulat dalam makanan MBG yang sebelumnya viral di media sosial.
Ketua DPRD Kebumen, H. Saman Halim Nurrohman, secara terbuka menyatakan lembaga legislatif belum pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan teknis program.
“Sampai saat ini, kami belum pernah diajak rembukan. Kami tidak tahu SOP, Juklak, maupun Juknis MBG. Tetapi, dengan adanya kejadian keracunan, basi, dan temuan cacing, justru DPRD yang kena imbasnya karena menerima aduan masyarakat,” kata H. Saman, yang didukung Ketua Komisi B.
Selain masalah kualitas makanan, Komisi D menyoroti aspek legalitas dan aset program. Mereka mempertanyakan:
– Legalitas Aset: Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) gedung operasional.
– Kejanggalan Operasional: Mobil MBG dilaporkan beroperasi menggunakan plat nomor luar daerah Kebumen.
Meskipun diwarnai kritik tajam, audiensi ditutup dengan komitmen sinergi pengawasan.
“DPRD Kebumen berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan yang sangat ketat. Kami akan memastikan tidak ada pihak yang bermain-main dengan kualitas makanan anak-anak kita, dan menuntut kejelasan total atas manajemen, SOP, serta aset program,” tutup H. Saman.
Kesepakatan yang dicapai adalah pembentukan saluran komunikasi intensif dan audit kualitas total untuk memastikan implementasi MBG di Kebumen berjalan transparan, bebas dari konflik, dan menjamin mutu gizi.
Penulis : Wahyu Cakraningrat
Editor : Saichu
