Jakarta Realitapublik.id — Forum Mujadalah Kiai Kampung (MKK) Indonesia menyampaikan duka cita mendalam sekaligus kritik tajam terhadap pemerintah menyusul wafatnya YBR (10), siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT. Bocah tersebut nekat mengakhiri hidupnya diduga karena depresi akibat permintaan perlengkapan sekolah yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya yang kesulitan ekonomi.
MKK menilai tragedi ini bukan sekadar musibah personal, melainkan cerminan kegagalan moral dan tanggung jawab kepemimpinan dalam melindungi anak-anak bangsa dari kemiskinan dan tekanan psikologis.
Dewan Pembina Mujadalah Kiai Kampung, Najib Salim Atamimi, menegaskan bahwa respons standar pemerintah berupa santunan dan sembako dianggap tidak menyentuh akar permasalahan.
“Bagaimana mungkin anak sekecil itu sudah berada pada titik keputusasaan sedalam itu? Nyawa seorang anak tidak dapat ditebus dengan bantuan materi. Empati sejati adalah keberanian mengakui kegagalan sistemik dan bertanggung jawab secara moral,” ujar Najib dalam pernyataan resminya, Jumat (06/02/2026).
MKK merumuskan tiga poin krusial sebagai bentuk desakan kepada para pemangku kebijakan, mulai dari tingkat Bupati hingga Kepala Desa:
Pengakuan Kegagalan Sistemik: Kejadian ini merupakan bukti lemahnya jaring pengaman sosial dan sistem perlindungan anak di daerah, bukan sekadar insiden rumah tangga.
Tanggung Jawab Etis Pemimpin: Pejabat daerah dituntut memiliki rasa malu dan empati tinggi. Keamanan dan kesehatan mental warga adalah tanggung jawab mutlak pemimpin.
Budaya Tanggung Jawab: MKK menekankan bahwa dalam kepemimpinan bermartabat, pengunduran diri adalah bentuk tanggung jawab etis paling tinggi ketika gagal melindungi rakyat, terutama kelompok rentan.
Informasi awal menyebutkan YBR merasa sangat kecewa setelah permintaannya untuk dibelikan buku tulis dan pulpen tidak dapat dipenuhi sang ibu karena faktor ekonomi. Hal ini menjadi sorotan tajam karena di usia belia, seorang anak seharusnya mendapatkan jaminan akses pendidikan tanpa harus terbebani oleh ketidakmampuan finansial keluarga.
“Jika seorang anak merasa begitu sendirian di tengah negara, maka yang dievaluasi bukan anak itu, melainkan kita semua yang dewasa dan berkuasa,” lanjut Najib.
MKK berharap tragedi ini menjadi titik balik bagi perbaikan kebijakan publik, khususnya di bidang kesehatan mental dan jaminan perlindungan anak agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan. (*)
Penulis : *Saifullah
