KOTA PASURUAN, realitapublik.id — Seringnya terjadi kecelakaan maut di jalur penghubung Kebonagung hingga Kraton memicu reaksi keras dari anggota DPRD Kota Pasuruan. Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan untuk tidak menutup mata atas “jalur maut” yang terus menerus menelan korban jiwa. Minggu (10/05/2026).
Anggota DPRD Kota Pasuruan Fraksi Golkar, H. M. Hasan, menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan tragedi lalu lintas yang mayoritas melibatkan kendaraan bertonase besar di kawasan padat pemukiman tersebut.
H M. Hasan menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan keresahan warga, mulai dari wilayah Karangketuq hingga Kebonjaya, langsung kepada Wali Kota Pasuruan. Ia menuntut adanya kehadiran pemerintah secara fisik di lapangan untuk mengevaluasi kelayakan jalan.
“Kami mengharapkan pemerintah hadir dan melihat langsung atas banyaknya korban ini. Korban laka lantas semakin hari semakin sering terjadi. Nyawa manusia yang menjadi taruhannya, jangan tunggu korban berikutnya,” tegas Hasan dengan nada bicara serius.
Ia menilai, kondisi geografis jalan di jalur Kebonagung–Kraton saat ini sudah sangat tidak memadai untuk menampung volume kendaraan berat. Lebar jalan yang sempit serta banyaknya truk besar yang melintas di kedua sisi jalan dinilai sebagai pemicu utama tingginya angka fatalitas kecelakaan.
“Jalur ini sudah tidak layak dilalui kendaraan bertonase besar. Kami sangat mengkhawatirkan jatuhnya korban lagi karena jalur yang sempit dipaksakan untuk dilalui truk-truk besar di kedua sisinya,” tambahnya.
Poin yang paling disoroti oleh politisi Golkar ini adalah keamanan para pelajar. Pasalnya, jalur tersebut merupakan akses utama menuju berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.
Hasan membeberkan daftar sekolah yang berada tepat di bibir “jalur tengkorak” tersebut, di antaranya, SDN Krapyakrejo, Randusari, Sebani, Bukir, belum lagi TPQ dan Madrasah Krapyakrejo, Sebani. SMPN 4, SMPN 7, dan SMPN 10 Kota Pasuruan.
“Perlu dicatat, jalur ini adalah rute harian anak-anak sekolah. Ada banyak SD dan SMP yang lokasinya persis di pinggir jalan ini. Bayangkan risiko yang mereka hadapi setiap hari. Ini yang menjadi kekhawatiran besar kami. Jalur ini tidak layak untuk mobilitas truk besar di jam aktif sekolah,” pungkasnya.
Hingga saat ini, warga dan elemen masyarakat menunggu langkah konkret dari Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk mengevaluasi regulasi jam operasional kendaraan berat atau pengalihan jalur demi menjamin keselamatan nyawa warga Kota Pasuruan.
Penulis : Saichu
