Kota Pasuruan, realitapublik.id – Aliansi DPP LSM Perkumpulan Laskar Pecinta Alam Pasuruan Raya (LPAPR), LSM P-MDM dan M-BARA menggelar aksi unjuk rasa (Unras) rasa di depan kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di wilayah Pasuruan, Jalan Panglima Sudirman No 5, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Senin (21/07/2025) sekira pukul 09.00 WIB.
Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan keprihatinan terhadap biaya pendidikan, termasuk pengadaan seragam di SMA Negeri Taruna Madani.
Massa aksi yang berjumlah puluhan orang aktivis ini menuntut agar pihak berwenang untuk meneliti dan mengkaji ulang proses pengadaan seragam di SMA Negeri Taruna Madani dan mengaudit biaya pembelian seragam untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta mencopot Kepala SMA Negeri Taruna Madani dari jabatannya.
Dalam orasinya, Ketua Umum DPP LSM M-BARA, Saiful, menegaskan bahwa aksi demo ini hanyalah awal dari gelombang protes yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ia akan melakukan aksi demo setiap hari Senin jika tidak ada klarifikasi terbuka dari pihak sekolah terkait dugaan penjualan seragam.
“Hari ini pemanasan. Kalau tidak ada klarifikasi terbuka dari pihak sekolah, kami akan turun ke jalan setiap hari Senin. Kami tidak akan berhenti sampai publik tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tandasnya.
Menurut Sekjen DPP LSM M-BARA, Mudrik Maulana, mengecam keras sikap tertutup pihak sekolah SMA Taruna Madani terhadap permintaan audiensi masyarakat. Ia menduga adanya potensi penyimpangan dalam sistem pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut, yang menyebabkan wali murid dibebani biaya besar tanpa kejelasan pos anggaran.
Mudrik menuntut transparansi dalam pengelolaan biaya pendidikan dan menolak upaya pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan LSM M-BARA terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah dan komitmen mereka untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
“Kami menduga ada potensi penyimpangan dalam sistem pembiayaan pendidikan di SMA Taruna. Tiap tahun, wali murid dibebani biaya puluhan juta rupiah tanpa kejelasan pos anggaran. Kami minta transparansi, bukan pembungkaman,” lantang Mudrik.
Sikap tertutup pihak sekolah SMA Taruna Madani yang menolak surat audiensi secara resmi dianggap sebagai bentuk arogansi lembaga pendidikan. Dengan menolak dialog, pihak sekolah dianggap telah memaksa LSM M-BARA untuk menyuarakan kebenaran di jalanan.
Aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Pasuruan terpaksa dibubarkan karena Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) tidak ada di tempat. Namun, aksi demo ini akan dilanjutkan pada hari Senin berikutnya dengan massa yang lebih besar.
Setelah pembubaran aksi demo, rombongan pendemo bergerak menuju Polres Pasuruan untuk melaporkan dugaan penyimpangan di SMA Negeri Taruna Madani. Langkah ini menunjukkan keseriusan dan komitmen LSM M-BARA dan LPAPR untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan menuntut transparansi dalam pengelolaan pendidikan.(*)
Reporter: Saichu
Editor: Abdul Hakim
