TULANG BAWANG BARAT, Realitapublik.id — Ruas jalan kabupaten yang menjadi urat nadi penghubung antara Tiyuh Kartaraharja dan Tiyuh Way Sido kini dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan jalan berupa lubang dalam dan permukaan aspal yang hancur diduga kuat akibat aktivitas truk bertonase besar milik perusahaan PT Bumi Waras (BW) Muara Sungkay yang melintas setiap hari.
Kondisi ini memicu kemarahan warga karena dinilai mengancam keselamatan pengendara dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal.
Pantauan di lapangan menunjukkan lubang-lubang besar yang menganga di sepanjang ruas jalan. Saat hujan turun, lubang-lubang tersebut tergenang air, menciptakan jebakan berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Tak jarang, warga harus berjuang melintasi genangan lumpur yang menghambat mobilitas hasil bumi.
Setiawan, salah seorang perwakilan warga, mengungkapkan kekecewaannya atas pembiaran yang terjadi selama ini.
“Sudah lama kami mengeluhkan hal ini. Truk-truk besar milik PT BW dari Lampung Utara bebas melintas dengan muatan yang jelas melebihi kapasitas jalan kelas kabupaten. Kami mendesak instansi terkait untuk segera bertindak dan meminta perusahaan bertanggung jawab penuh,” tegas Setiawan.
Aktivitas kendaraan muatan berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) tidak hanya mempercepat kerusakan struktur jalan sebelum waktunya, tetapi juga menjadi ancaman rem blong dan kendaraan oleng. Jalan kabupaten yang tidak dirancang untuk menahan beban industri berat kini harus hancur akibat distribusi logistik perusahaan yang diduga mengabaikan aturan tonase.
Meski Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga setempat dilaporkan telah berulang kali melakukan penertiban, namun aktivitas truk raksasa tersebut masih terus berlangsung tanpa hambatan berarti.
Warga kini menuntut solusi nyata dari pihak perusahaan. Mereka berharap PT BW Muara Sungkay tidak hanya mengambil keuntungan dari akses jalan tersebut, tetapi juga berkontribusi dalam perbaikan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain itu, masyarakat mendesak pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan di jalur-jalur alternatif dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar muatan berlebih.
“Kami tidak melarang perusahaan beroperasi, tapi tolong perhatikan aturan kelas jalan. Jangan sampai keuntungan perusahaan harus dibayar dengan nyawa warga atau hancurnya fasilitas umum kami,” pungkas warga setempat.
Penulis : Rody Sandra
