SEMARANG, Realitapublik.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah secara tegas memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) maupun Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca-libur Lebaran 1447 H. Keputusan ini diambil untuk menjamin seluruh lini pelayanan publik di Jawa Tengah tetap berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Langkah ini berbeda dengan rencana Pemerintah Pusat yang mempertimbangkan skema WFH guna efisiensi energi dan penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa karakteristik pelayanan di tingkat daerah memiliki kompleksitas yang berbeda dengan kementerian di pusat. Menurutnya, kehadiran fisik petugas di lapangan adalah kunci utama pelayanan masyarakat.
“Kami berbeda dengan lembaga kementerian. Urusan pemerintah daerah itu sangat kompleks, bahasanya dari bayi lahir sampai orang meninggal dunia semua ada urusannya. Jadi, seluruh ASN Pemprov Jateng wajib masuk kantor untuk melayani,” tegas Sumarno, Rabu (25/03/2026).
Sumarno juga mengungkapkan kekhawatiran jika kebijakan bekerja dari rumah justru disalahgunakan oleh oknum ASN. Hingga saat ini, Pemprov Jateng belum menerbitkan regulasi yang melegalkan skema WFH. “Kami sudah cek, pada hari pertama masuk ini semua lengkap, tidak ada yang mangkir,” tambahnya.
Seirama dengan Sekda, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah saat ini tidak memerlukan kebijakan WFA untuk mencapai target efisiensi. Terkait penghematan energi, Pemprov Jateng telah memiliki peta jalan (roadmap) tersendiri yang lebih fundamental.
“Kami sudah memprioritaskan ekonomi hijau dan energi terbarukan yang masuk dalam roadmap kebijakan kami. Jadi, penghematan energi dilakukan lewat jalur tersebut, tidak perlu melalui WFA,” kata Gubernur Ahmad Luthfi.
Kebijakan tegas Pemprov Jawa Tengah ini dipandang sebagai langkah tepat dalam memberikan prioritas kepada warga. Dengan mewajibkan ASN hadir di kantor, diharapkan percepatan urusan administrasi dan layanan masyarakat pasca-lebaran tidak terhambat.
Melalui komitmen ini, Pemprov Jateng berharap dapat menjaga ritme kerja yang produktif sekaligus memastikan bahwa setiap kebutuhan warga Jawa Tengah dapat terlayani dengan cepat, tepat, dan transparan.
Penulis : Fery Eka spt
