LAMPUNG UTARA, realitapublik.id – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Utara, William Mamora, S.H., meminta pimpinan dewan untuk meninjau kembali rencana pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara. Langkah ini diambil karena Pemkab dinilai tidak matang dalam perencanaan serta mengabaikan aspirasi anggota legislatif.
“Penentuan titik infrastruktur dan perencanaan lainnya sama sekali tidak mempertimbangkan masukan kami. Padahal, kami memiliki tanggung jawab moral kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing,” tegas William.
Ia menyayangkan sikap Pemkab yang terkesan menutup mata terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Musrenbang. Menurutnya, mengabaikan aspirasi dewan sama saja dengan mengabaikan suara rakyat. “Kami malu secara moral, seakan tidak bekerja mewakili rakyat. Jika aspirasi kami diabaikan, lantas apa gunanya istilah mitra strategis antara eksekutif dan legislatif?” tambahnya.
Selain soal infrastruktur, William menyoroti sejumlah persoalan krusial yang luput dari perhatian pemerintah. Di antaranya adalah masalah sampah yang kian menumpuk karena kurangnya armada pengangkut, hingga pembangunan Pasar Dekon yang terancam mangkrak tahun ini.
“Kondisi pedagang saat ini memprihatinkan. Omzet menurun drastis bahkan banyak yang bangkrut. Pemkab harus tegas menata komitmen jajarannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar William.
Oleh karena itu, William mewakili fraksi-fraksi yang hadir mendesak pimpinan DPRD untuk mengkaji ulang persetujuan rencana tersebut hingga Pemkab mampu melakukan rasionalisasi persiapan dengan lebih baik dan transparan.(*)
Penulis : Rodi S.
Editor : Red
