JAKARTA, realitapublik.id — Krisis pemadaman listrik di tanah air dilaporkan kian meluas. Setelah sejumlah wilayah di Pulau Jawa belum sepenuhnya normal total, situasi serupa kini melanda Pulau Kalimantan. Keresahan warga akibat pemadaman listrik bergilir ini bahkan dilaporkan telah berlangsung hampir sepekan, terhitung sejak Senin (22/6/2026).
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa wilayah terdampak mencakup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah (termasuk Kota Palangka Raya), serta sebagian kawasan Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan penjelasan resmi dari PT PLN (Persero) yang disebarkan kepada masyarakat, penyebab utama pemadaman ini adalah kendala operasional serta menurunnya pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan akibat gangguan pada salah satu pembangkit.
Salah satunya seperti pengumuman resmi dari PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banjarmasin. Pihak PLN menyatakan bahwa pemadaman bergilir terpaksa dilakukan sehubungan dengan adanya kendala operasional pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan.
Kondisi tersebut memicu penurunan pasokan daya, sehingga petugas PLN harus melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi. Langkah ini diklaim sebagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Akibat kebijakan ini, sebagian wilayah di Kota Banjarmasin kembali mengalami pemadaman bergilir pada Kamis (25/6/2026).
Menyikapi hal tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, angkat bicara. Ia mendesak agar manajemen PLN bersikap transparan dan terbuka kepada masyarakat mengenai fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
“Karena dari data yang kami himpun, banyak permasalahan teknis yang menjadi pemicu pemadaman listrik di Kalimantan ini, termasuk di antaranya adalah masalah pasokan batu bara,” beber Yudhistira dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Yudhistira menilai, agenda transformasi energi baru terbarukan (EBT) yang kerap digaungkan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, belum terbukti sepenuhnya di lapangan. Faktanya, sistem kelistrikan PLN dinilai masih sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.
Kornas Re-LUN membeberkan sejumlah data rincian permasalahan yang berdampak langsung pada pemadaman sistem interkoneksi Kalimantan, di antaranya:
Ketidaksiapan Pembangkit (Forced Derating / Penurunan Beban Paksa):
PLTU CFK #1 & #2: Mengalami kendala batu bara basah dan batu bara gantung, sehingga kehilangan daya total 40 MW (Daya Mampu Nyata/DMN: 45 MW).
PLTU Muara Jawa #1: Mengalami kendala pada komponen bearing turbin, kehilangan daya 21 MW (DMN: 27,5 MW).
PLTU Muara Jawa #2: Mengalami kendala bearing turbin, kehilangan daya 5 MW (DMN: 27,5 MW).
PLTGU Senipah #2: Kehilangan daya 27 MW, saat ini dalam pemantauan pascagangguan cooling LPT setelah masuk kembali ke sistem (DMN: 46 MW).
PLTGU Senipah STG: Kehilangan daya 9 MW akibat kendala operasi pada 1 unit HRSG sehingga beban tidak maksimal (DMN: 25 MW).
PLTMG Bengkanai: Kehilangan daya 70 MW akibat kendala suplai gas Medco, saat ini terpaksa menggunakan tube skid CNG (DMN: 185 MW).
Kerusakan Pembangkit (Forced Outage / Mati Paksa):
PLTGU Senipah #1: Mati paksa dengan kehilangan daya 46 MW akibat gangguan alarm firing di sisi LPT (Estimasi perbaikan: 20 Februari 2026 s.d. minggu pertama September 2026).
PLTU Indoeka #1: Kehilangan daya 100 MW akibat gangguan Main Fuel Trip (MFT) Boiler Trip (DMN: 100 MW).
PLTU Indoeka #2: Kehilangan daya 100 MW akibat gangguan Main Oil Pump (MOP) (Estimasi perbaikan: 13 Juni 2026 s.d. 4 Agustus 2026).
PLTU ITP: Kehilangan daya 45 MW akibat kendala ketersediaan pasokan batu bara (Estimasi: 11 Maret 2026 s.d. 31 Juli 2026).
PLTU Asam-Asam #4: Kehilangan daya 54 MW karena perbaikan pada komponen Turbine Generator (Estimasi: 20 September 2025 s.d. 1 Agustus 2027).
Pemeliharaan Terencana (Planned Outage):
PLTU Pulang Pisau: Menjalani simple inspection dengan kapasitas 45 MW sejak 1 Juni 2026 hingga 26 Juni 2026.
PLTU TPI #2: Menjalani serious inspection dengan kapasitas 100 MW sejak 17 Juni 2026 hingga 13 Juli 2026.
Adapun kondisi transfer daya dari gardu induk Kuaro (Kaltim) ke Tanjung (Kalsel) tercatat sebesar 64,6 MW.
Akibat ketimpangan daya tersebut, kebijakan pemadaman darurat melalui Manual Load Shedding (MLS) terus diberlakukan. Total MLS untuk wilayah Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) mencapai 83,3 MW (seluruhnya Padam Umum). Sementara untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), total MLS mencapai 113,45 MW, dengan rincian Padam Umum sebesar 100,65 MW dan Padam Captive (pelanggan industri khusus) sebesar 12,80 MW.
Lebih lanjut, Yudhistira menyayangkan adanya isu mengenai arahan internal dari Divisi Komunikasi PLN yang diduga meminta jajaran untuk tidak terlalu terbuka kepada publik mengenai rincian kendala teknis tersebut. Menurutnya, ketidaktransparan ini dapat menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap korporasi negara.
Ia pun meminta agar jajaran pemerintahan mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kinerja manajemen PLN demi memastikan stabilitas energi nasional yang aman bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo tidak boleh diam melihat situasi ini. Harus ada sikap tegas berupa tindakan konkret untuk mengevaluasi dan mencopot jajaran direksi PLN, khususnya Direktur Utama, yang kami nilai membawa dampak kurang baik bagi citra pelayanan publik di era pemerintahan saat ini,” pungkas Yudhistira. (*)
Penulis : Rody Sandra
