JAKARTA – Sejumlah jurnalis dan kreator konten yang melakukan peliputan aksi massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, mengeluhkan buruknya kualitas jaringan internet, Kamis (27/8/2026) pagi. Gangguan sinyal yang terjadi secara mendadak ini menghambat proses siaran langsung (live streaming) dan pengiriman informasi riil dari lokasi kejadian.
Berdasarkan laporan diterima media ini, pembatasan akses komunikasi digital ini terasa sangat kontras dalam radius sekitar 300 meter dari area Gedung DPR RI. Sinyal seluler dilaporkan tiba-tiba melemah hingga hilang total (blank spot), membuat perangkat telekomunikasi sama sekali tidak dapat digunakan untuk mengakses internet.
Kendala penayangan langsung tersebut disampaikan secara bersamaan oleh para awak media dan pembuat konten yang tersebar di titik-titik krusial sekitar lokasi unjuk rasa.
Padahal, dalam situasi demonstrasi yang melibatkan konsentrasi massa besar, akses jaringan komunikasi dinilai sangat krusial.
Kestabilan internet menjadi modal utama bagi jurnalis maupun masyarakat untuk menyampaikan dinamika dan kondisi riil di lapangan secara langsung, objektif, dan transparan kepada publik.
Menyikapi fenomena ini, pihak-pihak di lapangan mendesak adanya penjelasan terbuka dari instansi berwenang, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Langkah transparansi dari regulator sangat diperlukan untuk memastikan penyebab utama gangguan jaringan tersebut, apakah murni karena kepadatan trafik (network congestion) atau akibat faktor teknis lain.
Klarifikasi resmi dari pemerintah diharapkan dapat segera dirilis guna meredam spekulasi negatif serta menghindari kecurigaan baru di tengah masyarakat terkait adanya pembatasan informasi di ruang publik.
Informasi dari lapangan menyebutkan, bahwa pagi tadi ada empat kelompok masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka datang dengan agenda berbeda, mulai dari mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hukum mati koruptor, adili Jokowi, hingga menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keempat kelompok tersebut terdiri dari: Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).(*)
Laporan: Wildan Purna Irawan
Editor : Redaksi
