Soroti Polemik Tanah hingga Kebijakan LSD, Aliansi PORTE Ingatkan Potensi Celah Korupsi di ATR/BPN

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PASURUAN, realitapublik.id – Aliansi Poros Tengah (Porte) Pasuruan Raya melayangkan kritik tajam terkait dinamika tata kelola pertanahan di wilayahnya, mulai dari polemik pengurusan lahan perumahan di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, hingga persoalan tumpang tindih sertifikat tanah yang kini berfungsi sebagai akses jalan menuju puskesmas serta lokasi stan potong rambut. Di samping itu, aliansi ini juga menyoroti implementasi kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

​Menurut Aliansi Poros Tengah, persoalan-persoalan tersebut berisiko membuka celah bagi praktik korupsi apabila tidak dibarengi pengawasan ketat, kepastian prosedur, dan transparansi publik.

​Dalam pernyataan sikapnya, tiga penggerak Aliansi Poros Tengah Yudi Buleng, Saiful Arip, dan Edi Ambon menilai bahwa ruang abu-abu dalam penetapan maupun alih fungsi lahan LSD sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Baca Juga :  Pilu Penjual Bubur Ayam di Besuki, Putrinya Hamil Diduga Ulah Oknum Kadus

​Yudi Buleng menyebut bahwa ketidakjelasan alur layanan serta lambannya penyelarasan data tata ruang kerap menjadi titik rawan dalam proses perizinan dan rekomendasi pertanahan.

​”Kami melihat penetapan dan proses rekomendasi LSD ini sangat rawan menjadi pintu masuk transaksi gelap atau praktik korupsi di tubuh ATR/BPN. Jangan sampai aturan yang tujuannya melindungi ketahanan pangan justru dijadikan komoditas oleh oknum birokrasi untuk memeras atau mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha yang taat aturan,” ungkap Yudi Buleng saat diwawancarai pada Jumat (20/11/2026).

Baca Juga :  Bentrokan Pemuda PN dan KS Berakhir Damai di Polres Pasuruan Kota

​Pandangan serupa disampaikan Saiful Arip. Ia menilai transparansi dalam proses verifikasi faktual di lapangan masih perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui secara jelas dasar penetapan peta LSD maupun mekanisme perubahan status lahan.

​”Keterbukaan informasi adalah kunci. Ketika mekanisme verifikasi tertutup dan berbelit-belit, di situlah potensi penyalahgunaan wewenang muncul. Aliansi Poros Tengah akan terus mengawal persoalan ini dari daerah hingga ke pusat agar tata kelola pertanahan bersih dari praktik mafia maupun pungutan liar,” tegas Saiful Arip.

​Sementara itu, Edi Ambon mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN khususnya di Pasuruan Raya dan Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta membuka kanal pengaduan yang mudah diakses warga terkait kendala lahan terdampak LSD.

Baca Juga :  Menuntut Kepastian Hukum Satu Dekade, Sidang Praperadilan Kasus Mangkrak Lahan Bukir di PN Pasuruan Masuki Agenda Pembuktian

​”Sesuai dengan komitmen kami untuk bersama rakyat mengawal negeri, kami meminta Kementerian ATR/BPN tidak tutup mata. Audit internal harus dilakukan terhadap proses-proses rekomendasi pertanahan yang berkaitan dengan LSD. Jika ditemukan indikasi permainan oknum, harus ditindak tegas secara hukum,” ujar Edi Ambon.

​Aliansi Poros Tengah menegaskan akan terus memantau sejumlah sengketa dan persoalan pertanahan di Pasuruan Raya. Apabila tidak ada langkah pembenahan yang nyata dari pihak terkait, mereka menyatakan siap membawa temuan kejanggalan tersebut ke aparat penegak hukum. (Son/chu)

Berita Terkait

Berawal dari Penumpang Tak Bernyawa, Polisi Ungkap Dugaan TPPO di Wisma Aurora Prigen
Padukan Ikhtiar Spiritual dan Musyawarah Warga, Kecamatan Mlandingan Gelar Sholawat Nariyah dan Forum “AREN”
Setelah 18 Tahun Penantian, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR; Pidana Mati Koruptor Dipertahankan
Pemuda Muhammadiyah Lampung Utara Resmikan Ambulans Gratis untuk Warga
LPA Kota Pasuruan Desak Orangtua Korban Dugaan Asusila Guru P3K di SDN Krapyak Rejo 1 Segera Lapor Polisi
Jejak Tukar Guling Tanah Bukir 1976 Berujung di Meja Hijau PN Pasuruan, Jadwal Sidang hingga Putusan 2027 Ditetapkan
Kasdam XVIII/Kasuari Pimpin Workshop Administrasi dan Verifikasi Data Veteran RI
Kejari Kota Malang Bantah Isu “Utusan Utara”, Modus Minta Proyek di Blimbing Menyisakan Tanda Tanya Besar
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

Berawal dari Penumpang Tak Bernyawa, Polisi Ungkap Dugaan TPPO di Wisma Aurora Prigen

Jumat, 20 November 2026 - 15:28 WIB

Soroti Polemik Tanah hingga Kebijakan LSD, Aliansi PORTE Ingatkan Potensi Celah Korupsi di ATR/BPN

Jumat, 20 November 2026 - 10:16 WIB

Padukan Ikhtiar Spiritual dan Musyawarah Warga, Kecamatan Mlandingan Gelar Sholawat Nariyah dan Forum “AREN”

Jumat, 20 November 2026 - 09:05 WIB

Setelah 18 Tahun Penantian, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR; Pidana Mati Koruptor Dipertahankan

Jumat, 20 November 2026 - 00:00 WIB

LPA Kota Pasuruan Desak Orangtua Korban Dugaan Asusila Guru P3K di SDN Krapyak Rejo 1 Segera Lapor Polisi

Kamis, 19 November 2026 - 21:34 WIB

Jejak Tukar Guling Tanah Bukir 1976 Berujung di Meja Hijau PN Pasuruan, Jadwal Sidang hingga Putusan 2027 Ditetapkan

Kamis, 19 November 2026 - 16:46 WIB

Kasdam XVIII/Kasuari Pimpin Workshop Administrasi dan Verifikasi Data Veteran RI

Kamis, 19 November 2026 - 16:34 WIB

Kejari Kota Malang Bantah Isu “Utusan Utara”, Modus Minta Proyek di Blimbing Menyisakan Tanda Tanya Besar

Berita Terbaru