PASURUAN, realitapublik.id – Aliansi Poros Tengah (Porte) Pasuruan Raya melayangkan kritik tajam terkait dinamika tata kelola pertanahan di wilayahnya, mulai dari polemik pengurusan lahan perumahan di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, hingga persoalan tumpang tindih sertifikat tanah yang kini berfungsi sebagai akses jalan menuju puskesmas serta lokasi stan potong rambut. Di samping itu, aliansi ini juga menyoroti implementasi kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurut Aliansi Poros Tengah, persoalan-persoalan tersebut berisiko membuka celah bagi praktik korupsi apabila tidak dibarengi pengawasan ketat, kepastian prosedur, dan transparansi publik.
Dalam pernyataan sikapnya, tiga penggerak Aliansi Poros Tengah Yudi Buleng, Saiful Arip, dan Edi Ambon menilai bahwa ruang abu-abu dalam penetapan maupun alih fungsi lahan LSD sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Yudi Buleng menyebut bahwa ketidakjelasan alur layanan serta lambannya penyelarasan data tata ruang kerap menjadi titik rawan dalam proses perizinan dan rekomendasi pertanahan.
”Kami melihat penetapan dan proses rekomendasi LSD ini sangat rawan menjadi pintu masuk transaksi gelap atau praktik korupsi di tubuh ATR/BPN. Jangan sampai aturan yang tujuannya melindungi ketahanan pangan justru dijadikan komoditas oleh oknum birokrasi untuk memeras atau mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha yang taat aturan,” ungkap Yudi Buleng saat diwawancarai pada Jumat (20/11/2026).
Pandangan serupa disampaikan Saiful Arip. Ia menilai transparansi dalam proses verifikasi faktual di lapangan masih perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui secara jelas dasar penetapan peta LSD maupun mekanisme perubahan status lahan.
”Keterbukaan informasi adalah kunci. Ketika mekanisme verifikasi tertutup dan berbelit-belit, di situlah potensi penyalahgunaan wewenang muncul. Aliansi Poros Tengah akan terus mengawal persoalan ini dari daerah hingga ke pusat agar tata kelola pertanahan bersih dari praktik mafia maupun pungutan liar,” tegas Saiful Arip.
Sementara itu, Edi Ambon mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN khususnya di Pasuruan Raya dan Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta membuka kanal pengaduan yang mudah diakses warga terkait kendala lahan terdampak LSD.
”Sesuai dengan komitmen kami untuk bersama rakyat mengawal negeri, kami meminta Kementerian ATR/BPN tidak tutup mata. Audit internal harus dilakukan terhadap proses-proses rekomendasi pertanahan yang berkaitan dengan LSD. Jika ditemukan indikasi permainan oknum, harus ditindak tegas secara hukum,” ujar Edi Ambon.
Aliansi Poros Tengah menegaskan akan terus memantau sejumlah sengketa dan persoalan pertanahan di Pasuruan Raya. Apabila tidak ada langkah pembenahan yang nyata dari pihak terkait, mereka menyatakan siap membawa temuan kejanggalan tersebut ke aparat penegak hukum. (Son/chu)






