Diduga Pemasangan Tiang Kabel Internet Tak Berizin Bikin Meresahkan Warga 

- Jurnalis

Rabu, 24 Januari 2024 - 23:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasuruan, RealitaPublik – maraknya Kabel Internet Fiber Optik (FO) semakin semrawut baik yang melintasi jalan raya maupun area permukiman warga kini tepatnya berada di depan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Karang Panas, Raci, Kecamatan Bangil, Diduga Pemasangan Tiang  Kabel tidak mengantongi Izin.

Dengan keberadaan  tiang kabel internet yang tidak beraturan dan asal tancap saja pemasangannya menambah semrawutnya kabel fiber optik kini dari investigasi media Online, pemasangan tiang internet tersebut ditancapkan di atas tanah Fasum diduga dari salah satu pekerja yang mengaku dari pelaksana PT My Republic yang diduga belum mengantongi perizinan, (24/01/24).

Tanpa perizinan yang resmi dari instansi terkait yang berwenang dan semrawutnya kabel fiber optik dengan pemasangan tiang kabel internet tersebut membuat warga  masyarakat  terganggu.

Baca Juga :  Permudah Usulan Bansos, Pemkec Suboh Fasilitasi Layanan Portal Perlinsos di Mojodungkol
Foto Istimewa: saat pemasangan tiang internet diduga tak berizin dan tidak bawah surat untuk perizinan pemasangan tiang internet
Keberadaan pemasangan tiang kabel internet itu ini yang terkadang menjadi polemik dari berbagai lintas sektoral. baik dari warga masyarakat sekitar maupun Pemerintah Daerah karena berkaitan dengan Legal, Perizinan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). sama halnya dengan pemasangan tiang listrik PLN, maka pemasangan tiang internet atau Fiber Optik (FO) juga wajib untuk mengurus dan mengantongi surat izin sebelum pemasangan dari beberapa Dinas terkait, baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah.

Arie dari DPD LSM Penjara Indonesia, mengatakan “perlu difahami dan diketahui tentang pelaksanaan dan perluasan jaringan telekomunikasi, multimedia dan informatika tertuang dalam PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013, artinya disini siklus perizinannya juga harus lengkap dan tidak bisa pararel “ucap Arie Pas sapaan akrabnya

Baca Juga :  Dituding Ada Pungli Komite, Papan Rekening di Resepsionis MTsN Kota Pasuruan Mendadak Diamankan Saat Wartawan Datang

Lebih lanjutnya, kebanyakan para provider melaksanakan pekerjaan proyeknya sambil mengurus administrasi perizinannya itupun bilamana kalau memang mereka mengurusnya untuk kepentingan bersama. Dan yang sering dilakukan hanya pengurusan izin lingkungan pun kadang sering tidak izin .

“Dan kebutuhan yang serba internet, mendorong banyak perusahaan provider masuk ke berbagai pelosok untuk memperluas jangkauan. Akibatnya, kabel fiber optik (FO) banyak sekali bergelantungan diberbagai tempat. Dan diduga masih banyak yang belum berizin dari Dinas terkait. Perusahaan provider sepertinya menghindari ‘Cost Social’ yang lebih tinggi“, pungkas Arie Pas.

Baca Juga :  Konflik Anggota DPRD Malang dan Pak Dur Berakhir Damai, Kasus Tetap Lanjut Berproses

Diduga Pemasangan Tiang  Kabel Internet Tak Berizin “Dalam hal ini, Pemerintah melalui Dinas terkait mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Kominfo, hingga Satpol PP harus proaktif dalam menangani setiap ada pekerjaan, karena ini menyangkut PAD kita bisa bertambah untuk pembangunan di Jakarta Barat. Terutama tentunya kami berharap agar Satpol PP lebih tanggap untuk merespon Masyarakat dan Media. Dan apabila memang tidak berizin harus ditindak tegas untuk penanaman tiang internet tersebut”, ungkap Arie Pas DPD LSM Penjara Indonesia (Team)

Berita Terkait

*PT BGP Indonesia Berikan Stimulus untuk Ekosistem Tinju PALI Menuju “The Rise of Champions”*
Polres PALI Bongkar Dua Kasus Pencurian, Motor hingga Handphone Jadi Barang Bukti
Ayik Suhaya Apresiasi Aparat Gabungan Gerebek Empat Titik Hitam Pasuruan, Sita Ribuan Botol Miras Ilegal Beroperasi Bertahun-tahun
PPG Kota Pasuruan Gelar Talk Show Bahaya Game Online, Ajak Orang Tua Lebih Peduli terhadap Generasi Penerus
Rawat Tradisi, Warga NU Jatibanteng Situbondo Gelar Pertemuan Rutin Lailatul Ijtima’
​Proyek Drainase Rp614 Juta APBD Kota Malang Diduga Langgar Kontrak, Tanpa Papan Informasi & Abaikan K3, DPUPRPKP Disorot.
Gandeng DPRD, BPBD Jatim Bentuk Destana di Sumberanyar Situbondo
Matangkan Pilkades Serentak 2027, DPMD Situbondo Bedah Regulasi Calon Tunggal hingga Syarat BPD dari ASN
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 20:49 WIB

*PT BGP Indonesia Berikan Stimulus untuk Ekosistem Tinju PALI Menuju “The Rise of Champions”*

Senin, 9 November 2026 - 20:44 WIB

Polres PALI Bongkar Dua Kasus Pencurian, Motor hingga Handphone Jadi Barang Bukti

Senin, 9 November 2026 - 16:40 WIB

Ayik Suhaya Apresiasi Aparat Gabungan Gerebek Empat Titik Hitam Pasuruan, Sita Ribuan Botol Miras Ilegal Beroperasi Bertahun-tahun

Minggu, 8 November 2026 - 08:06 WIB

PPG Kota Pasuruan Gelar Talk Show Bahaya Game Online, Ajak Orang Tua Lebih Peduli terhadap Generasi Penerus

Sabtu, 7 November 2026 - 13:31 WIB

​Proyek Drainase Rp614 Juta APBD Kota Malang Diduga Langgar Kontrak, Tanpa Papan Informasi & Abaikan K3, DPUPRPKP Disorot.

Sabtu, 7 November 2026 - 13:03 WIB

Gandeng DPRD, BPBD Jatim Bentuk Destana di Sumberanyar Situbondo

Sabtu, 7 November 2026 - 11:31 WIB

Matangkan Pilkades Serentak 2027, DPMD Situbondo Bedah Regulasi Calon Tunggal hingga Syarat BPD dari ASN

Rabu, 4 November 2026 - 23:52 WIB

Mengawal Ekonomi Berkeadilan, Aprohan Jadi Pemateri Seminar Nasional Gema Jurnalistik FEB Unila

Berita Terbaru