PEKALONGAN, realitapublik.id — Ketegangan membayangi pasca-deklarasi organisasi PWI LS (Perjuangan Walisongo Laskar Sabilillah). Sejumlah pengurus dan simpatisan melaporkan ke Polres Pekalongan, atas dugaan adanya tindakan intimidasi fisik serta penyebaran fitnah masif di media sosial (Medsos) yang menimpa anggota mereka di Kota Pekalongan, Rabu (30/12/2025).
Insiden ini memicu keresahan dan kini tengah diproses oleh jajaran pengurus untuk dibawa ke ranah hukum guna menghindari konflik horizontal yang lebih luas.
Peristiwa bermula sekitar pukul 13.30 WIB di kediaman Ustadz W. di Jalan Truntum, Kota Pekalongan. Saat itu, rombongan baru saja kembali dari acara deklarasi di Batang. Menurut keterangan saksi, seorang pria tak dikenal mendatangi lokasi dan memprotes keberadaan atribut PWI LS.
“Pria tersebut melarang adanya organisasi tersebut di wilayah ini. Demi menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan majelis keagamaan saya, santri berinisial S.Z dan rekan saya H terpaksa melepas atribut yang mereka kenakan,” ujar Ustadz W.
Situasi memanas ketika beberapa orang lain datang dan membawa pergi atribut tersebut tanpa izin. Mirisnya, pada malam hari beredar video di media sosial yang menampilkan aksi pembakaran atribut yang diduga kuat merupakan barang yang diambil dari lokasi kejadian.
Tak hanya intimidasi fisik, serangan juga terjadi di ruang digital. Pengurus PWI LS, Haji Malul, melaporkan adanya narasi bohong di platform Facebook dan TikTok. Akun-akun tersebut menyebarkan isu bahwa warga Klego dan Krapyak telah ditipu untuk mengikuti deklarasi dengan iming-iming makan bersama dan pembagian kaos.
Haji Malul dengan tegas membantah narasi tersebut dan menyebutnya sebagai upaya pembunuhan karakter serta penghinaan terhadap marwah organisasi.
Menanggapi rangkaian peristiwa tersebut, jajaran pengurus PWI LS mengambil sikap tegas untuk tidak melakukan aksi balasan secara fisik, melainkan menempuh jalur konstitusional.
“Kami sepakat menyikapi ini dengan kepala dingin. Namun, karena sudah mengandung unsur pelecehan, fitnah, dan penghinaan terhadap organisasi, kami memutuskan melaporkan peristiwa ini kepada aparat penegak hukum,” tegas pihak pengurus.
Langkah hukum ini diambil sebagai upaya:
1. Melindungi Marwah: Menjaga kehormatan organisasi dan individu yang dirugikan.
2. Mencegah Konflik: Menghindari gesekan antar-kelompok di tengah masyarakat.
3. Ketertiban Umum: Memastikan setiap perselisihan diselesaikan melalui koridor hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, pihak PWI LS didampingi tim hukum sedang melakukan pengumpulan bukti-bukti digital dan saksi untuk memperkuat laporan kepada pihak kepolisian.
Penulis : Wagiyono
Editor : Chu
