Purworejo realitapubli.id — Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) DPC Kabupaten Purworejo mendatangi sejumlah instansi pemerintah dan aparat penegak hukum guna mempertanyakan serta mendesak keseriusan penanganan tambang ilegal yang hingga kini dinilai belum menunjukkan hasil maksimal.
Sejumlah instansi yang didatangi, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purworejo, Kantor DPRD Kabupaten Purworejo, Polres Purworejo, dan Kejaksaan Negeri Purworejo.
Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan APLH diterima oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Peduli Lingkungan secara tegas menyampaikan kritik terhadap kinerja tim terpadu yang dibentuk untuk menangani persoalan tambang ilegal di wilayah Kabupaten Purworejo.
Kabid DLH menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan masukan dari aliansi akan diteruskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk ditindaklanjuti.
Usai dari DLH, aliansi melanjutkan pertemuannya ke Kantor DPRD Kabupaten Purworejo guna mempertanyakan kelanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya pernah digelar terkait tambang ilegal. Namun, aliansi belum dapat bertemu pihak terkait karena Sekretaris Dewan (Sekwan) tidak berada di tempat. Pihak DPRD menjanjikan pertemuan akan dijadwalkan pada hari berikutnya.
Selanjutnya, APLH mendatangi Polres Purworejo untuk menanyakan perkembangan aduan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal.
APLH meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan transparan dalam menindak pelaku pelanggaran hukum di sektor pertambangan.
Rangkaian pertemuan ditutup di Kejaksaan Negeri Purworejo. Dalam kesempatan tersebut, aliansi mempertanyakan tindak lanjut surat tertulis yang akan dikeluarkan oleh pihak kejaksaan terkait penanganan tambang ilegal.
Adnan selaku Humas Kejaksaan Negeri Purworejo menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan antara aliansi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purworejo.
Aliansi Peduli Lingkungan menegaskan akan terus mengawal persoalan tambang ilegal hingga ada langkah nyata dan penegakan hukum yang tegas, demi menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kerusakan yang lebih luas di Kabupaten Purworejo.pungkasnya.(Tim)
