KOTA PASURUAN realitapublik.id — Rumah Dinas Walikota Pasuruan menjadi pusat perhatian pada Jumat (20/02/2026) malam. Jajaran pimpinan daerah berkumpul dalam rapat koordinasi (rakor) tertutup mulai pukul 21.00 WIB guna mencari jalan keluar atas konflik sosial yang melibatkan warga dua wilayah, yakni Kisik dan Ngemplak.
Konflik tersebut sebelumnya berujung pada aksi pembakaran belasan perahu di Pelabuhan Kota Pasuruan, yang dipicu oleh perselisihan antar-kelompok nelayan saat mencari ikan di laut.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh Walikota, Wakil Walikota, Kapolres Pasuruan Kota bersama Wakapolres, serta sejumlah kepala dinas terkait. Fokus utama pembahasan adalah penentuan besaran nilai ganti rugi bagi para pemilik perahu yang terdampak aksi anarkis tersebut.
Langkah pemberian ganti rugi yang dibiayai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) ini diambil sebagai intervensi cepat agar ketegangan di lapangan tidak berlanjut atau menimbulkan aksi balas dendam di kemudian hari.
Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya persoalan materiil, kerukunan antar-warga di dua wilayah tersebut dapat kembali terjalin.
Meskipun agenda rapat bertujuan untuk segera mencairkan dana kompensasi, proses koordinasi terpantau berjalan cukup dinamis dan panjang. Hingga berita ini diturunkan, kesepakatan final mengenai angka dan teknis pencairan dikabarkan belum sepenuhnya mencapai titik temu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di lapangan, beberapa detail teknis masih memerlukan pematangan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan prosedur di kemudian hari
Saat dikonfirmasi mengenai hasil pertemuan tersebut, pihak Humas Polres Pasuruan Kota menyatakan bahwa pembicaraan masih bersifat dinamis.
“Masih belum ada hasil (final),” ungkap perwakilan Humas Polres secara singkat. Ada kemungkinan rapat koordinasi ini akan diagendakan kembali dalam waktu dekat untuk melengkapi kehadiran pihak-pihak yang berkepentingan serta memfinalisasi data kerugian di lapangan.
Penulis : Chu
