TULANG BAWANG BARAT, Realitapublik.id — Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mulai menuai kritik pedas dari masyarakat. Sejumlah wali murid di SDN 22 Tumijajar, Kelurahan Daya Murni, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi total kinerja Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Yayasan Tuah Gizi Nusantara.
Pemicunya adalah distribusi menu makanan yang dinilai tidak layak, minim nutrisi, serta pengabaian instruksi pusat terkait transparansi harga dan kandungan gizi pada setiap kemasan.
Berdasarkan instruksi Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, setiap SPPG wajib mencantumkan tabel rincian harga satuan dan informasi kandungan gizi pada setiap paket menu MBG. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (04/03/2026), salah satu driver pengantar makanan dari Yayasan Tuah Gizi Nusantara mengaku tidak tahu-menahu soal ketiadaan label tersebut. “Kami hanya pekerja pengantar. Soal tidak adanya tabel menu, saya tidak tahu. Itu wewenang bos kami dan yang punya yayasan,” ujar driver tersebut singkat.
Para wali murid mengeluhkan komposisi menu yang diberikan pada Rabu, 4 Maret 2026. Mereka menilai sangat minim dan tidak sebanding dengan anggaran negara yang dialokasikan. Menu tersebut hanya terdiri dari 1 kotak susu kemasan kecil, 1 butir jeruk, 2 potong tempe dan 2 potong tahu, serta tanpa rincian harga dan tabel gizi.
Sebelumnya, pada Selasa (03/03/2026), menu yang dibagikan juga menuai polemik karena adanya perbedaan antarjenjang kelas tanpa dasar medis yang jelas:
Kelas 1–3: 1 butir telur ayam, 1 kotak susu, dan 1 buah pisang.
Kelas 4–6: 1 butir telur bebek, 1 buah roti, 1 kotak susu, dan 1 buah pisang.
“Kami pertanyakan di mana ahli gizinya? Apakah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ada instruksi wajib mencantumkan tabel harga dan gizi? Ini uang negara, jangan main-main dengan nutrisi anak kami,” tegas salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Masyarakat khawatir jika praktik ini dibiarkan, akan merusak citra program strategis nasional “Nawa Cita” Presiden Prabowo Subianto. Wali murid mendesak BGN, Pemerintah Daerah, hingga DPRD Tubaba untuk turun ke lapangan dan memberikan sanksi tegas kepada pengelola Dapur SPPG Yayasan Tuah Gizi Nusantara.
Pihak SDN 22 Tumijajar juga diminta lebih responsif dan berani menolak jika kiriman menu dari vendor tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Tuah Gizi Nusantara belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler terus dilakukan oleh awak media, namun pihak pengelola dapur belum memberikan tanggapan meski nomor dalam keadaan aktif.(*)
Penulis : Rody Sandra
