TULANG BAWANG BARAT – Telah diketahui bersama, di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, dalam waktu dekat ini akan digelar Pemilihan Kepala Desa/Tiyuh (Pilkades/Pilkati). Agendanya akan digelar pada 21 Oktober 2026, dan para calon kepala tiyuh dari 26 tiyuh telah menandatangani pakta integritas dalam Deklarasi Damai, pada 5 Oktober 2026.
Pada momentum menjelang Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) ini kembali memicu perbincangan di tengah masyarakat. Dari perbincangan itu muncul anggapan bahwa calon kepala desa/tiyuh tanpa modal uang yang besar tidak akan pernah menang dalam Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati). Budaya transaksional atau politik uang kerap dianggap sebagai penentu mutlak kemenangan di tingkat akar rumput.
Bagi sebagian besar masyarakat tiyuh, biaya politik yang tinggi dalam Pilkades/Pilkati dipandang sebagai hal yang lumrah. Calon kepala tiyuh sering kali terjebak dalam pusaran pembiayaan logistik yang masif, mulai dari biaya operasional kampanye, pembuatan alat peraga, hingga pemberian materi langsung kepada calon pemilih. Kondisi ini diperparah oleh kelemahan regulasi dan pengawasan sanksi terkait politik uang dalam regulasi tingkat desa/tiyuh yang tidak seketat pemilu legislatif atau pilkada.
Banyak warga yang akhirnya ragu-ragu dan tidak percaya bahwa seorang calon yang hanya bermodalkan visi, misi, dan gagasan tanpa adanya “uang saku” bagi pemilih dapat meraup suara signifikan.
Meski penilaian tersebut mengakar kuat, sejarah Pilkades di berbagai daerah mencatat sejumlah anomali yang membuktikan sebaliknya, dan sejumlah fakta di lapangan menunjukkan bahwa dominasi materi tersebut mulai ditantang oleh kekuatan rekam jejak dan kepercayaan murni warga. Kemenangan tanpa politik uang terbukti bukan hal yang mustahil jika calon memiliki modal sosial yang kokoh.
Ada beberapa poin sebagai modal sosial untuk bisa meraih suatu kemenangan tanpa politik uang, antara lain:
1. Pengabdian Nyata
Beberapa figur yang terpilih dengan modal minim umumnya adalah tokoh masyarakat, relawan, atau pekerja sosial yang telah mengabdi bertahun-tahun di desanya secara ikhlas. Rekam jejak pengabdian ini membangun ikatan emosional dan utang budi moral yang jauh lebih kuat daripada selembar uang kertas.
2. Kejujuran dan Integritas
Seiring meningkatnya edukasi politik, sebagian kelompok masyarakat tiyuh mulai menyadari dampak buruk dari pemimpin yang lahir dari politik uang, seperti mandeknya pembangunan desa akibat kades yang fokus mengembalikan “modal nikah” politiknya.
3. Gerakan Kolektif Warga
Di beberapa wilayah, kesadaran kolektif untuk menolak politik uang mulai bermunculan. Warga secara swadaya ikut mendanai kampanye calon yang dinilai bersih, jujur, dan kompeten agar desa/tiyuh mereka dipimpin oleh sosok yang tepat.
Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun uang masih menjadi tantangan terbesar dalam demokrasi tingkat desa, integritas dan kedekatan emosional tetap memiliki ruang tersendiri untuk menumbangkan dominasi materi. Pemilihan kepala desa/tiyuh pada akhirnya menjadi panggung pertarungan antara pragmatisme sesaat dan harapan jangka panjang untuk kemajuan desa.
Jika ditarik kesimpulan, No Money, No Vote di Pilkades/Pilkati bukan sekadar menyalahkan moralitas pemilih yang mau menerima uang, tetapi juga harus melihatnya sebagai kegagalan pendidikan politik dan tingginya biaya demokrasi. Untuk memutus rantai ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas dari panitia pengawas, serta kesadaran kolektif warga bahwa uang yang diterima sebelum memilih akan “dibayar mahal” dengan buruknya pelayanan publik desa/tiyuh selama delapan tahun ke depan.(*)
